26 Maret 2013

MEMAHAMI PENGERTIAN KARTEL, MONOPOLI, DAN PERSAINGAN USAHA

Belum lama ini, terkait dengan kekisruhan dan gejolak harga bawang putih dan bawang merah, pihak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menemukan indikasi kuat praktik kartel dalam tata niaga bawang putih dan bawang merah. Apakah yang dimaksud dengan kartel dan bagaimana pula praktik kartel dalam perekonomian? Bagaimana keterkaitan antara kartel dan praktik monopoli? Bagaimanakah praktik kartel di Indonesia?

Kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Di bidang ekonomi, kartel menyatakan perilaku atau praktik yang berhubungan dengan persaingan industri atau persaingan usaha. Di bidang hukum, praktik tersebut dilarang secara hukum, karena dapat merugikan kepentingan umum atau publik. Secara sederhana, kartel adalah bentuk persekongkolan dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan (keuntungan) mereka sendiri.



Definisi Kartel
Dalam kamus Oxford, kartel atau cartel didefinisikan, “Cartel is a group of separate business firms wich work together to increase profits by not competing with each other”. Artinya, kartel adalah sebuah kelompok (grup) dari berbagai badan hukum usaha yang berlainan yang bekerja sama untuk menaikkan keuntungan masing-masing tanpa melalui persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. Mereka adalah sekelompok produsen atau pemilik usaha yang membuat kesepakatan untuk melakukan penetapan harga, pengaturan distribusi dan wilayah distribusi, termasuk membatasi suplai.

Dalam buku Black's Law Dictionary (kamus hukum dasar yang berlaku di Amerika Serikat), praktik kartel (cartel) didefinisikan, “A combination of producer of any product joined together to control its productions its productions , sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity”. Artinya, kartel merupakan kombinasi di antara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industri. Dari definisi tersebut, praktik kartel bisa dilakukan oleh kalangan produsen manapun atau untuk produk apapun, mulai dari kebutuhan pokok (primer) hingga barang kebutuhan tersier.

Pengertian kartel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan kartel memiliki dua ciri yang menyatu, yaitu:
1. Organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis
2. Persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.
Poin penting dalam definisi tersebut, bahwa kelompok-kelompok di dalam suatu kartel terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan barang-barang yang sejenis. Dijelaskan pula, tujuan utamanya berfokus pada pengendalian harga, sehingga harga yang terbentuk adalah bukan harga persaingan. Definisi ini telah menyentuh pada aspek perilaku monopoli.

Samuelson dan Nordhaus (2001: 186) dalam buku “Economics” menuliskan pengertian kartel, “Cartel is an organization of independent firms, producing similar products, that work together to raise prices and restrict outputs”. Artinya, kartel adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan perusahaan-perusahaan independen yang memproduksi produk-produk sejenis, serta bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi output (produksi). Poin penting pada definisi tersebut terletak pada tujuannya, yaitu menaikkan harga dan membatasi output.

Seorang pakar hukum legal dan ekonom, Richard Postner dalam bukunya “Economic Analysis of Law” (2007: 279) menuliskan pengertian kartel, “A contract among competing seller to fix the price of product they sell (or, what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better off”. Artinya, kartel menyatakan suatu kontrak atau kesepakatan persaingan di antara para penjual untuk mengatur harga penjualan yang bisa diartikan sebagai menaikkan harga ataupun membatasi produknya yang setidaknya mirip dengan kontrak pada umumnya di mana anggota-anggotanya tidak menginginkannya, kecuali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Definisi kartel oleh Postner lebih menekankan pada aspek moralitas di mana praktik kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggotanya, kecuali mereka hendak mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan (kontrak) tersebut.

Praktik kartel atau kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang dituliskan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Praktik kartel di Indonesia adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena akan membentuk suatu perilaku monopoli ataupun bentuk perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Memahami kartel perlu pula memahami prinsip dasar atau pengertian dasar dari perilaku monopoli. Pengertian monopoli dalam bukan lagi menitikberatkan pada jumlah pelaku usaha atau produsen, melainkan pada perilakunya untuk mengendalikan harga dan distribusi output atau kapasitas output. Jadi bisa saja perilaku monopoli tadi ditemukan pada struktur persaingan yang terdiri atas beberapa perusahaan, biasanya sekitar 2-5 perusahaan besar atau ditemukan pada struktur pasar persasingan oligopoli. Pasar persaingan yang memiliki cukup besar konsumen, tetapi hanya memiliki beberapa produsen akan cukup kuat mengindikasikan adanya praktik monopoli. Munculnya praktik kartel ataupun trust tidak lain adalah untuk mewujudkan kekuatan (perilaku) monopoli.

Apa Perbedaan Antara Kartel dan Trust?
Selain dikenal istilah kartel, ada pula istilah lain yang memiliki kemiripan, yaitu trust. Keduanya memiliki kesamaan dilarang menurut undang-undang. Pada Pasal 12, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha diatur mengenai trust yang dituliskan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dari definisi menurut KPPU tersebut, perbedaannya terletak pada prinsip aktualitasnya. Kesepakatana di dalam kartel biasanya tidak secara nyata diwujudkan, tetapi tetap ada dan diakui dan dijalankan oleh anggota-anggotanya. Sedangkan pada trust, kesepakatan tersebut diwujudkan nyata ke dalam suatu wadah organisasi yang tercatat pula legalitas hukumnya. Sekalipun demikian, trust melakukan praktik monopoli seperti halnya kartel.

Jika demikian, mengapa keduanya mesti dipisahkan?

Pemisahan antara kartel dan trust, karena berhubungan dengan legalitas badan usaha. Seperti yang dijelaskan di atas, praktik kartel tidak berwujud nyata, tetapi ada dan dilakukan secara sengaja. Sementara trust memiliki bentuk nyata berupa badan usaha seperti asosiasi industri, persatuan dagang, dan sejenisnya. Oleh karenanya, perlu diberikan pemisahan, karena dasar hukum yang digunakan untuk menindaklanjutinya pun harus dibedakan.

Bagaimana contoh pratik kartel dan trust?

Misalnya di dalam sebuah industri terdapat 3 produsen atau perusahaan yang memegang tiga besar pangsa pasar. Mereka seluruhnya memiliki setidaknya sekitar 60% pangsa pasar dari produk yang dijual atau dipasarkan. Karena mereka berdomisili di wilayah yang sama, tidak tertutup kemungkinan akan saling mengenal atau mengetahui, bahkan saling berkomunikasi. Jalinan komunikasi atau relasi di antara mereka kemudian menciptakan sikap saling pengertian. Salah satunya diwujudkan dengan membagi dengan sendirinya segmen konsumennya berdasarkan wilayah. Ada pula yang membagi segmen konsumennya berdasarkan kategori produk. Perusahaan A akan fokus ke segmen di Indonesia bagian timur, lalu perusahaan B fokus di Indonesia bagian tengah, kemudian perusahaan C akan menyasar produknya untuk menguasai pasar di Indonesia bagian barat. Perilaku bisnis seperti ini memiliki indikasi kuat tentang terjadinya praktik kartel.

Ilustrasi lain untuk menggambarkan praktik trust bisa diketahui melalui asosiasi bisnis ataupun kongsi dagang. Organisasi tersebut dengan sendirinya akan dikuasai dan dipengaruhi oleh 3-4 besar kelompok pemimpin pasar (market leader). Mereka kemudian membuat aturan ataupun ketentuan yang mengatur harga, distribusi produk atau wilayah pemasaran, segmentasi ataupun sasaran konsumen, dan sebagainya. Organisasi ini bisa memiliki keanggotaan lebih dari 5 perusahaan, tetapi suara ataupun pengaruh terbesar tentunya hanya dimiliki oleh 3-4 perusahaan pemimpin pasar. Kesepakatan bisnis tersebut tentunya pula hanya akan semakin menguntungkan atau berpihak pada sebagian besar kepentingan 3-4 besar perusahaan pemimpin pasar.

Mengapa Kartel Dilarang?
Menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui tentang perlunya tercipta suatu iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian. Dari sisi produsen, persaingan usaha yang sehat akan mendorong terciptanya efisiensi produksi dan alokasi input, serta akan mendorong para pelaku usaha (produsen) untuk memperbanyak inovasi di segala lini produksi, termasuk pula infrastruktur produksi. Dari sisi konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang relatif lebih murah, karena harga output terbentuk oleh proses produksi ataupun pengelolaan organisasi produksi yang efisien.

Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh produsen dalam iklim persaingan adalah ketidakpastian bisnis. Tidak sedikit nama-nama besar perusahaan dunia akhirnya tenggelam akibat semakin tingginya intensitas persaingan. Sebut saja seperti perusahaan garmen terkemuka dengan merek “Levi's” yang kini sudah tidak lagi terdengar namanya. Atau seperti Ericsson, Siemens Telecommunication, Kodak, dan lain-lain yang sempat besar di masa kejayaannya. Ada ribuan perusahaan-perusahaan besar yang sudah tidak lagi terdengar namanya karena begitu ketatnya persaingan bisnis. Inovasi adalah segalanya, bahwa siapapun mereka yang unggul dalam inovasi berpikir yang akan mampu bertahan. Sekalipun demikian, tidak semua pihak (perusahaan atau produsen) yang menginginkan atau bertahan di tengah persaingan melalui inovasi berpikir. Tidak ada jaminan inovasi akan selalu menjadi segalanya, karena persaingan bisnis selalu diikuti dengan ketidakpastian.

Praktik kartel maupun trust dalam bentuk apapun pasti akan berujung pada kondisi yang merugikan konsumen. Sekalipun praktik tersebut diatur oleh pemerintah, kecuali praktik kartel dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah yang notabene tidak selalu berorientasi untuk mengejar laba (profit). Praktik akan menutup adanya peluang bagi masuknya inovasi maupun perusahaan (pendatang baru) yang bisa menawarkan harga lebih murah dan pelayanan yang lebih baik. Seringkali pula terjadi, praktik kartel maupun trus akan menutup peluang perusahaan lain (pendatang baru) untuk menawarkan sistem produksi yang lebih baik, sehingga akan mampu menciptakan harga yang lebih efisien (lebih murah).

Apakah praktik kartel maupun trust menguntungkan bagi pelaku-pelakunya?

Belum pernah ada dalam sejarah organisasi bisnis di mana perilaku monopoli akan membuat perusahaan menjadi cukup besar. Nama-nama perusahaan multinasional saat ini, termasuk yang masuk ke Indonesia bukanlah nama-nama yang dihasilkan dari praktik monopoli, melainkan mereka menjadi besar karena dampak dari persaingan usaha yang sehat. Mereka mengkedepankan inovasi di segala lini, bahkan inovasi dalam berpikir. Bertolak belakang dengan mereka yang cenderung berperilaku monopoli melalui praktik kartel. Inovasi bukanlah orientasi utama, bahkan seringkali hanya ditempatkan pada prioritas paling dasar. Pelaku praktik kartel lebih mengkedepankan unsur kolusi bisnis yang tidak jarang akan melibatkan pemerintahan. Itu sebabnya, mengapa perusahaan-perusahaan besar yang pernah ada di Indonesia tidak pernah menjadi ikon dunia. Contoh kongkritnya seperti ASTRA yang setelah reformasi justru menumpuk banyak utang.

Lalu, manfaat apa yang mereka dapatkan dengan melakukan praktik kartel?

Sebenarnya tidak ada sama sekali manfaatnya, kecuali mereka hanya mencoba untuk bertahan. Mereka mungkin masih bisa melakukan ekspansi bisnis, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang berpeluang menjadi perusahaan level dunia. Mereka hanya sekedar bisa memutar uang. Manfaatnya mungkin hanya karena mereka bisa bertahan dengan pencapaian yang telah ada. Sekalipun demikian, seluruh konsumen dan karyawannya lah yang akan menanggung kerugian mereka. Dalam banyak hal, praktik kartel biasanya akan diikuti oleh sejumlah pelanggaran hukum lainnya. Misalnya seperti korupsi, pelanggaran pajak, perkara perdata, bahkan sampai pada perkara pidana.

Syarat Terbentuknya dan Karakteristik Kartel
Praktik kartel biasanya diwujudkan ke dalam sebuah kongsi dagang tertentu yang memiliki jenis badan hukum tertentu pula. Semacam perserikatan ini pula memiliki aturan atau ketentuan yang disepakati oleh anggota-anggotanya. Untuk bisa terjadi praktik kartel harus memiliki pernjanjian atau kolusi di antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi yang mengindikasikan terjadinya praktik kartel, yaitu:
1. Kolusi Eksplisit
Para anggota-anggotanya mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan, dan data lainnya. Bentuk kolusi eksplisit tidak selalu harus diwujudkan dalam asosiasi kecil, komunitas terbatas, paguyuban, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan trust, karena pada trust diwujudkan ke dalam asosiasi atau organisasi yang memiliki badan hukum yang cukup jelas.
2. Kolusi Diam-Diam (Implisit)
Para pelaku atau anggota-anggotanya tidak berkomunikasi secara langsung atau tidak melakukan pertemuan terbuka (diliput oleh media). Tetapi mereka para anggota kartel melakukan pertemuan secara tertutup, biasanya dilakukan secara rahasia. Mereka ini pun terkadang menggunakan organisasi berupa asosiasi yang fungsinya sebagai kedok atau kamuflase. Dalam asosiasi tercantum mendukung persaingan usaha yang sehat, tetapi dibalik semua itu hanya sebagai pengalihan. Menurut KPPU, jenis kartel dengan kolusi implisit ini lebih sulit untuk dideteksi. Dari semua kasus kartel di dunia, sekitar 30% di antaranya melibatkan asosiasi. Mengenai larangan melakukan perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha.

Perlu digarisbawahi, bahwa tidak semuanya jenis kolusi bisnis selalu berkonotasi negatif terhadap persaingan usaha. Terdapat pula kolusi yang positif, seperti kolusi dalam menggalang dana bantuan untuk anak-anak miskin, bencana alam dan sebagainya, atau bentuk kolusi yang sama sekali tidak berkaitan dengan bisnis dan persaingan. Itu sebabnya, kartel secara umum haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Terdapat konspirasi (persekongkolan) di antara pelaku usaha
2. Melibatkan peran dari senior perusahaan atau jabatan eksekutif perusahaan
3. Biasanya menggunakan asosiasi untuk menutupi persekongkolan tadi
4. Melakukan price fixing atau tindakan untuk melakukan penetapan harga, termasuk pula penetapan kuota produksi.
5. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota-anggotanya yang melanggar kesepakatan atau perjanjian.
6. Adanya distribusi informasi ke seluruh anggota kartel. Informasi yang dimaksudkan berupa laporan keuangan, laporan penjualan, ataupun laporan produksi.
7. Adanya mekanisme kompensasi bagi mereka para anggota yang memiliki produksi lebih besar atau melebihi kuota yang telah ditetapkan bersama. Kompensasi tersebut dapat berupa uang, saham, pembagian bunga deviden yang lebih besar, ataupun bentuk kemitraan lain.

Kondisi-kondisi berikut ini adalah yang membuat pelaku kartel tetap bertahan melakukan praktik monopoli. Dalam hal ini, praktik kartel harus memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut:
1. Jumlah pelaku usaha lebih sedikit, atau setidaknya hanya didominasi oleh segelintir perusahaan. Biasanya memiliki jumlah atau ukuran industri sebanyak 5-10 perusahaan di mana hanya terdapat 1-4 perusahaan yang mendominasi di dalam asosiasi.
2. Produknya bersifat homogen atau hanya dilakukan apabila mereka para anggota-anggotanya memiliki produk yang sama.
3. Elastisitas permintaan atas produk-produknya relatif rendah. Seberapa pun mereka menetapkan harga relatif tidak memiliki dampak yang berarti terhadap permintaan. Di sinilah titik kekuatan kartel, karena konsumen tidak dikondisikan tidak memiliki banyak pilihan lain selain menggunakan produk-produk yang dibuat oleh anggota-anggota kartel.
4. Selalu terdapat upaya untuk mencegah masuknya pendatang baru (pesaing)
5. Selalu melakukan kecurangan dalam bentuk laporan keuangan fiktif, data penjualan yang fiktif, dan lain sebagainya.
6. Kartel biasanya dilakukan di sektor bisnis yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Di sinilah titik kekuatan mereka yang sekaligus dimanfaatkan untuk semakin memperbesar restriksi atau hambatan bagi masuknya pendatang baru.

Adakah pengecualian atau bentuk perjanjian maupun kesepakatan bisnis di antara korporasi agar tidak dikenakan pasal mengenai kartel ataupun trust?

Memang benar, tidak semua bentuk kesepakatan sepihak di antara korporasi dilarang menurut undang-undang. Pengecualian dapat ditoleransi untuk kondisi-kondisi sebagai berikut:
1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;
5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau
9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Jika pelaku usaha kecil masih diperbolehkan melakukan kartel, apakah ketentuan tersebut bukan berarti mengesampingkan asas keadilan dalam berekonomi?

Saya ingin menunjukkan sebuah praktik kartel kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual makanan lesehan di sepanjang Malioboro (Yogyakarta) dan sekitarnya. Jika diperhatikan, indikasi kartel terlihat dari harga makanan yang dipatok sama untuk setiap penjual. Apabila terdapat selisih, biasanya cuma selisih pada menu tambahan yang sedikit pengaruhnya terhadap penguasaan calon pembeli. Praktik kartel dalam kasus penjual lesehan di Malioboro masih bisa ditoleransi, karena pengaturan harga yang mereka lakukan tidak memiliki dampak yang luas ke wilayah lainnya. Konsumen masih memiliki posisi tawar ataupun pilihan untuk menolak ataupun tidak menolak. Banyak lagi contoh lainnya praktik kartel yang dilakukan oleh sejumlah paguyuban-paguyuban pelaku usaha kecil. Praktk kartel tersebut masih bisa ditoleransi pula, karena tidak ada restriksi atau pembatasan bagi masuknya pendatang baru.

Jenis-Jenis Kartel
Setelah mengetahui dan memahami bentuk perilaku dan praktik kartel, perlu diketahui pula jenis-jenis kartel. Dalam hal ini, praktik kartel dapat diidentifikasi atau dideteksi berdasarkan jenis-jenisnya sebagai berikut.
1. Kartel Daerah
Cakupan kartel ini biasanya menggunakan indikator regional atau wilayah. Ada beragam bentuk dan polanya. Misalnya, kartel yang membagi wilayah pemasarannya berdasarkan regional tertentu. Perusahaan A menguasai Pulau Jawa, kemudian perusahaan B menguasai wilayah di Kalimantan dan Sulawesi atau mungkin dibagi berdasarkan distrik ataupun propinsi. Perusahaan A boleh memasukkan produknya ke wilayah perusahaan B, tetapi tidak boleh melakukan pemasaran dengan agresif seperti melakukan promo khusus regional.
2. Kartel Produksi
Model kartel yang memiliki bentuk kesepakatan untuk menetapkan kuota produksi bagi anggota-anggotanya.
3. Kartel Harga
Model kartel yang dilakukan dengan melakukan kesepakatan untuk menetapkan harga (price fixing) untuk meniadakan persaingan harga. Modus praktik atau polanya bisa bervariasi. Mereka bisa menetapkan harga terendah, termasuk kesepakatan harga untuk musim penjualan (banting harga). Antara kartel harga dan kartel produksi biasanya tidak saling terpisahkan atau biasanya menjadi satu kesepakatan.
4. Kartel Kondisi
Kesepakatan atau perjanjian bisnis yang mereka lakukan melalui praktik kartel berdasarkan kondisi tertentu dalam perjanjian bisnis. Misalnya, pembuatan sistem administrasi (prosedur) dalam pengambilan kredit kendaraan bermotor, penyusunan mekanisme dalam penjualan tunai, prosedur dalam pemberian diskon (potongan harga), bonus, dan sebagainya.
5. Kartel Pembagian Laba
Model kartel yang dalam perjanjiannya berorientasi untuk melakukan kesepakatan atas pembagian laba. Biasanya, pembagian laba diberikan ke pihak (anggota) sebagai bentuk kompensasi atas kesepakatan yang telah mereka setujui. Tujuannya tidak lain untuk semakin memperkuat loyalitas di antara para anggota pelaku kartel.

Dalam dunia nyata, praktik kartel biasanya tidak hanya terbatas untuk satu jenis kartel seperti yang disebutkan di atas. Tidak jarang pelaku kartel dengan asosiasinya justru menggunakan keseluruhan kesepakatan dalam 5 jenis kartel. Tujuannya tidak lain untuk semakin mempersempit adanya persaingan dan tentunya membatasi peluang masuknya pendatang baru. Jika aturan atau kesepakatan kartel ingin dihormati atau dipatuhi anggota-anggotanya, tentu mereka bukan semata melakukan praktik kartel harga maupun produksi, tetapi akan melakukan pula praktik kartel pembagian laba.

Praktik Kartel di Indonesia
Prinsip dasar dari perilaku kartel adalah bentuk monopoli dan perilaku monopoli. Dua kondisi tersebut sudah ada sejak berdirinya republik ini. Praktik kartel tersebut merupakan warisan dari kongsi-kongsi perkebunan dan dagang di era pemerintahan Hindia Belanda. Praktik monopoli ini pun sesungguhnya telah tercantum di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berupa penguasaan sumber-sumber perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara itu, negara NKRI terbentuk dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya wacana dan studi tentang persaingan dan monopoli di dunia. Di Amerika Serikat sendiri, praktik kartel, trust, dan monopoli barulah mulai disoroti sekitar dekade 1960an. Mengingat di masa setelah kemerdekaan hingga 1960an belum banyak perusahaan-perusahaan swasta, praktis perilaku kartel, trust, dan monopoli belum terlihat.

Perkembangan perilaku monopoli baru mulai terlihat setelah memasuki era Orde Baru. Di awal dekade 1970an, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada pihak swasta untuk didorong agar dapat memenuhi target pencapaian substitusi impor. Dengan melibatkan modal asing ataupun investor asing, pencapaian substitusi impor tidak terlalu lama bisa diwujudkan. Praktik kartel dan monopoli di kalangan swasta semakin mulai terlihat pada dekade 1980an. Diduga praktik kartel dan monopoli tersebut merupakan bentuk kesepakatan di antara pemerintah dan kalangan investor (produsen), terutama kalangan investor asing yang melibatkan kalangan produsen di dalam negeri. Apalagi sektor ekonomi yang digarap oleh kalangan swasta tersebut membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Pemerintah hanya bisa memberikan insentif atau perlakuan khusus kepada hanya beberapa produsen di dalam negeri.

Salah satu praktik kartel yang paling dominan di masa itu adalah kartel di antara produsen otomotif. Sebelum masa reformasi 1998, terdapat pengaturan industri yang menetapkan segmen teknologi untuk pasar kendaraan bermotor roda dua. Honda diberikan penguasaan untuk memproduksi dan merakit kendaraan bermotor dengan teknologi 4 tak. Sementara untuk Yamaha dan Suzuki diberikan penguasaan untuk motor terteknologi 2 tak. Dalam hal ini, Honda tidak diperkenankan masuk (merakit dan memproduksi) motor roda dua berteknologi 2 tak, kecuali diperbolehkan masuk melalui impor yang berarti akan dikenakan PPn Bea Masuk yang cukup mahal. Pada kelompok sedan, Toyota melalui ATPM-nya, yaitu Toyota Astra Motor (TAM) mendapatkan kewenangan untuk bermitra dengan pemerintah dalam menyediakan kendaraan-kendaraan dinas untuk pemerintah. Sekalipun demikian, pihak TAM tidak diperkenankan untuk bermitra dengan kalangan swasta dalam penyediaan kendaraan perkantoran, kecuali dengan kesepakatan tertentu. Praktik kartel semacam ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Di kelompok sedan, mereka memiliki asosasi sendiri yang bernama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo.

Pada tahun 2009 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau short message service (SMS). Kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator seluler seperti PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telkomsel, Tbk., PT Telkom (Persero), PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom. Praktik kartel tersebut terindentifikasi dilakukan selama periode dari tahun 2004-2008, serta merugikan konsumen sebesar Rp 2,83 triliun. Praktik kartel dalam industri telepon seluler sesungguhnya sudah terendus cukup lama, bukan semata pada layanan SMS, melainkan pula pada penetapan tarif panggilan (call). Sekalipun pihak KPPU berhasil mengeksekusi kasus tersebut, tetapi denda yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan tidaklah seberapa apabila dibandingkan dengan kerugian konsumen yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik kartel oleh para operator telepon seluler ini pun semakin meluas, bahkan semakin nyata membatasi masuknya pendatang baru. Kasus yang hampir terungkap adalah kasus operator seluler asal Malaysia, yaitu Axis yang diduga sempat mengalami tekanan industri (politik), akibat tidak mengikuti aturan main dalam persaingan operator telepon seluler.

Pada tahun 2005, KPPU berhasil membongkar praktik kartel dalam produksi garam di dalam negeri. Kesepakatan tertutup yang dilakukan oleh sejumlah produsen tersebut mengatur pasokan garam yang disuplai dari Sumatera Utara. Tahukah Anda, garam ternyat bukan hanya bermanfaat di rumah tangga, melainkan bahan baku vital bagi sektor industri tertentu. Tidak main-main, sektor industri yang sering membutuhkan pasokan garam adalah industri perminyakan. Sektor-sektor lainnya yang cukup penting membutuhkan pasokan garam seperti industri minuman, industri kimia, industri farmasi, industri kertas, dan lain sebagainya. Begitu besar manfaatnya, tetapi bertolak belakang apabila melihat nasib kesejahteraan para petani garam.

Pada tahun 2010, KPPU berhasil membongkar modus praktik kartel dalam industri minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Minyak goreng merupakan salah satu dari bahan kebutuhan pokok masyarakat yang kedudukannya sejajar dengan kebutuhan pokok pangan. Praktik kartel tersebut diketahui telah berlangsung selama periode April-Desember 2008 dengan modus price pararelism untuk jenis minyak goreng kemasan maupun jenis minyak goreng curah. Kerugian konsumen ditaksir mencapai Rp 1,27 triliun untuk jenis minyak goreng kemasan (bermerek) dan sebesar Rp 374,3 miliar untuk jenis minyak goreng curah. Sekalipun demikian, kasus ini kandas melalui kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan banding oleh sebanyak 20 produsen minyak goreng lokal.

Praktik kartel ini pun ternyata merambah ke industri farmasi. Sekali lagi, KPPU berhasil membongkar adanya kartel di dalam penyediaan obat-obatan hipertensi jenis amplodipine besylate yang melibatkan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica. Bentuk kartel yang dilakukan adalah jenis kartel harga. Ini barulah praktik kartel untuk satu jenis obat-obatan yang berhasil dibongkar. Diduga kuat, praktik kartel terjadi pula untuk obat-obatan lainnya. Masalah kartel dalam industri farmasi di dalam negeri pernah disinggung oleh mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila yang mengeluhkan tentang tata niaga perdagangan obat yang membuat harga obat-obatan menjadi mahal.

KPPU sempat pula membongkar dan mengeksekusi praktik kartel di kalangan operator transportasi udara di dalam negeri. Bentuk praktik kartel yang dibongkar berupa praktik kartel dalam penetapan harga tiket dan tarif fuel surcharge (avtur). Industri penerbangan di dalam negeri mulai tumbuh dan berkembang sejak tahun 2005 dengan kemunculan nama-nama baru dalam maskapai penerbangan nasional. Tidak disangka, kemunculan yang begitu cepat tersebut justru semakin memperkuat jalinan komunikasi bisnis yang berujung pada praktik kartel. Atas kasus tersebut, KPPU memberikan sanksi kepada PT Sriwijaya, PT Metro Batavia, PT Lion Mentari Airlines, PT Wing Abadi Airlines, PT Merpati Nusantara Airline (Persero), PT Travel Express Aviation Services, dan PT Mandala Airlines. Akibat praktik kartel tersebut, konsumen penerbangan mengalami kerugian dengan taksiran mencapai Rp 13,8 triliun selama periode dari tahun 2006-2008. Sekalipun sempat mengajukan banding ke tingkat MA, tetapi pihak MA menolak gugatan tersebut.

Penutup
Rasanya akan menghabiskan cukup banyak halaman apabila menyebutkan satu per satu praktik kartel dalam industri di Indonesia saat ini. Praktik kartel berlangsung dan dilakuan di seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali pula sektor pertanian, pertambangan, dan migas. Belum lama ini, pihak KPPU tengah melakukan investigas terhadap adanya indikasi kuat praktik kartel dalam pengadaan komoditi bawang putih dan pengadaan (impor) daging sapi. Mereka memiliki sendiri asosiasi atau organisasi yang mewadahi kepentingan ekonomi mereka. Agenda mereka cukup jelas, mengatur penetapan harga jual dan kuota (pasokan) ke dalam negeri. Sekalipun legalitas mereka masih bisa sesuai dengan undang-undang, tetapi keberadaan mereka terbukti telah membuat kekisruhan atau kekacauan harga maupun pasokan komoditi di dalam negeri.

Sama halnya dengan upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, untuk memberantas praktik kartel maupun trust membutuhkan kemauan politik (political will) dari pemerintah. Dibandingkan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lembaga komisioner seperti KPPU relatif kurang populer di kalangan masyarakat. Padahal, isu kartel sesungguhnya cukup dekat, bahkan berdampingan maupun beriringan dengan kepentingan politik di dalam isu-isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi praktik kartel. Pada tahun 2001, sejumlah konsumen pengguna telepon seluler di Surabaya sempat melakukan ancaman pemboikotan regional terhadap sejumlah operator seluler. Aksi serupa terjadi lagi di tahun 2012 atas indikasi mafia (kartel) di dalam penyediaan layanan spam. Sejumlah kalangan konsumen menggalang kampanye mengajak masyarakat untuk memboikot penggunaan layanan telepon seluler. Sayangnya, persatuan sikap konsumen seperti ini tidaklah selalu ada dalam setiap kasus kartel atas komoditi tertentu. Di sinilah titik kekuatan para pelaku kartel maupun trust, yaitu posisi tawar di antara produsen dan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen tidak selalu dapat menjamin, karena sikap ataupun keputusan dari lembaga perlindungan konsumen tidak selalu mendapatkan dukungan politik dari penyelenggara negara.

Referensi
Postner, Richard A., 2007, Economic Analysis of Law, 7th Edition, Aspen Publishers, New York.
Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus, 2001, Economics, Seventeenth Edition, McGraw-Hill, New York.
Siswanto, Arief, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

25 Maret 2013

NEGARA MANAKAH YANG PALING KAYA DI PLANIT BUMI?

Beberapa di antara pembaca mungkin sudah bisa menebak jawabannya. Penulis sebenarnya mengutip tema pada posting ini dari kolom inspirasi Apa Kabar Dunia. Tetapi pada posting di sini, pihak penulis mencoba untuk mengembangkan berdasarkan data dan fakta yang lebih aktual. Mungkin ada benarnya jika negara yagn dimaksudkan di sini adalah gambaran tentang sebuah legenda bangsa Atlantis. Bersyukurlah mereka yang dilahirkan dan besar menjadi bangsa ini.

Jawabannya cukup jelas, INDONESIA!!

Kekayaan Mineral dan Pertambangan Nomor Satu Di Dunia
Kekayaan mineral meliputi jenis batu-batuan dan logam yang ditambang untuk diambil manfaat ekonominya. Wilayah yang kaya akan limpahan sumber daya mineral adalah wilayah yang berada dalam zona gunung berapi, lempeng teknonik, dan umumnya memiliki wilayah pegunungan. Dengan kondisi geologi tersebut, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk sumber daya alam mineral. Bangsa manapun akan tercengang, ketika melihat betapa besarnya kekayaan alam mineral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seluruhnya kekayaan alam mineral tersebut telah dieksploitasi, seperti emas, perak, perunggu, timah, tembaga, kwarsa, biji besi, logam tanah jarang (LTJ) atau mineral jarang, batu bara, uranium, dan lain sebagainya. Seluruhnya pula tersedia dalam jumlah yang cukup melimpah, sehingga bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam mineral yang tidak ada satupun negara di planit Bumi bisa menyamainya.


Sumber: Apa Kabar Dunia

Pertambangan emas yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Indonesia merupakan aktivitas pertambangan emas terbesar di dunia. Konon, wilayah pegunungan yang tidak jauh dari Puncak Jaya merupakan pegunungan emas yang panjangnya bisa mencapai ke perbatasan Papua Nugini. Pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia menyimpan cukup banyak kontroversi yang belum terungkap. Entah benar atau tidak, tetapi yang pasti mereka akan membantah, apabila PT Freeport sesungguhnya bukan semata menambang emas, melainkan terdapat logam jenis perak, perunggu, dan uranium. Sebelum aktivitas penambangan di Papua, sekitar tahun 1960an, kilauan Puncak Jaya masih bisa disaksikan dengan cukup jelas dari Laut Arafuru dan laut-laut di sebelah Utara Papua. Entah mengapa pula, setelah lebih dari 30 tahun, Indonesia masih cenderung bergantung ke investor asing untuk mengelola beberapa pertambangan yang saat ini dikelola oleh PT Newmont Indonesia.

Apakah yang istimewa dari batu bara asal Indonesia?

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki kandungan batu bara. Tetapi batu bara asal Indonesia sangat berbeda dengan kebanyakan batu bara yang ditambang di negara lain. Tidak seperti proyek batu bara di kebanyakan negara-negara Afrika yang harus membangun terowongan untuk bisa mengambil batu bara, pertambangan batu bara di Indonesia cukuplah sederhana. Tidak membutuhkan investor besar, bahkan beberapa pertambangan batu bara sudah dikelola dan dimiliki oleh orang Indonesia. Di Kalimantan misalnya, untuk bisa mendapatkan batu bara cukup hanya dengan menggunakan peralatan berat yang bisa diperoleh dari jasa persewaan alat berat yang kantor cabangnya sudah ada di Indonesia. Tidak hanya itu, jenis batu bara asal Indonesia memiliki kualitas tertinggi (kandungan karbon yang rendah). Selain lebih mudah terbarkar (efisiensi pembakaran tinggi), jenis batu bara asal Indonesia tidak menimbulkan lebih banyak residu berupa asap hitam seperti kebanyakan batu bara dari negara lain. Inilah permata hitam yang dicari dan diincar oleh banyak negara untuk alternatif bahan bakar fosil (minyak). Tidak mengherankan apabila batu bara justru langka ditemukan di pasar Indonesia, karena sebagian besarnya ditambang untuk keperluan ekspor. Saat ini, cadangan batu bara Indonesia telah mencapai 28 miliar ton yang sudah diketahui atau mencapai sekitar 2-3% cadangan batu bara di dunia. Memang masih kalah banyak dibandingkan dengan Amerika Utara (246 miliar ton), Rusia (147 ton), dan China (115 miliar ton) (VivaNews, 21 Februari 2012). Tetapi jangan diabaikan, angka 28 miliar ton tersebut sangat mungkin akan bertambah. Lagipula, tidak seperti Rusia dan China yang memiliki wilayah daratan cukup luas.

Sumber: Radio Republik Indonesia (Web)

Struktur geologi dan pegunungan di Indonesia ternyata menyimpan begitu besar kekayaan panas bumi. Sumber energi yang bisa dikatakan hampir tidak ada habisnya, serta mampu mengalahkan efisiensi sumber energi yang dihasilkan dari nuklir. Pemanfaatan nyata dari energi panas bumi dipergunakan untuk keperluan stasiun pembangkit listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga panas bumi. Bisa dibayangkan, apabila dikelola dengan bijak, energi panas bumi akan mengimbangi (mengurangi) penggunaan sumber energi lain yang tidak terbarukan seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Indonesia pula satu-satunya negara yang memiliki sumber panas bumi terbesar dan terbanyak di dunia.

Hampir seluruh pulau-pulau utama (pulau besar) di Indonesia menyimpan potensi penambangan logam berupa besi. Wujudnya bisa biji besi, pasir besi, dan jenis lainnya yang nantinya akan diolah lebih lanjut menjadi logam besi ataupun baja. Cadangan mineral besi di Indonesia mungkin tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menyediakan dan memasok kebutuhan industri dunia. Ribuan ton per tahun bahan baku pembuatan besi dan baja tersebut dieksor ke berbagai negara-negara industri maju. Konsumsi besi dan baja di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lebih dari cukup bisa ditutupi dengan potensi pertambangan bijih besi maupun pasir besi. Jadi selain bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri, potensi mineral tadi masih bisa mencukupi kebutuhan dunia.

Jenis mineral yang satu ini kurang banyak dikenal oleh kebanyakan orang, yaitu mineral jarang (rare earth oxides) atau disebut logam tanah jarang (LTJ). Jenis logam yang nilai strategisnya mungkin melebihi nilai emas yang dieksploitasi oleh PT Freeport. Bisa dibayangkan, mineral jarang merupakan unsur vital untuk dipasok ke dalam industri teknologi dan komponen teknologi. Penggunaannya bisa di segala bidang, bahkan sampai pada teknologi pertahanan dan ruang angkasa. Begitu pentingnya, logam tanah jarang justru terdapat cukup melimpah di bumi Nusantara. Hampir seluruh pulau-pulau utama memiliki potensi untuk dapat dikelola menghasilkan mineral jarang. Hingga saat ini, barulah China yang menjadi produsen pengolahan LTJ di mana produksinya di dalam negeri mencapai 50% dari total konsumsi dunia. Indonesia memang masih kalah dalam hal produksi dan pengolahan LTJ, tetapi produksi LTJ itu sendiri baru dimulai setelah tahun 2000, sdangkan China sudah memulai sejak lama. Sekalipun demikian, China pula lebih banyak memasok (impor) LTJ dari Indonesia. Akhir-akhir ini, LTJ di Indonesia menjadi incaran banyak negara. Tidak terkecuali yang menjadi pendorong Foxconn (Taiwan) yang berencana mendirikan pabrik teknologi, tetapi belum pula terealisasi.

Keberadaan jenis mineral yang satu ini masih menjadi polemik dan kontroversi, yaitu uranium. Bukanlah sesuatu yang aneh apabila negara seperti Indonesia menyimpan potensi cadangan uranium dalam jumlah yang cukup melimpah. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) memperkirakan cadangan uranium di Indonesia bisa mencapai 53 ribu ton! Angka tersebut diperkirakan merupakan cadangan uranium terbesar di dunia. Masalahnya, angka perkiraan statistik yang dibuat oleh insinyur-insinyur fisika nuklir terbaik di Indonesia justru tidak diakui oleh pemerintah Indonesia sendiri. Keberadaan uranium masih menjadi kontroversi di negeri ini, akibat adanya tarik-menarik kepentingan politik dan bisnis. Situs Kementrian ESDM pun tidak banyak menyinggung tentang keberadaan cadangan uranium yang tersebar di hampir sebagian besar pulau-pulau utama di Nusantara.

Sumber: Batan

Minyak Bumi dan Gas Alam
Dari Sabang hingga Merauke telah tersebar untaian sumur-sumur minyak dengan jumlah yang tidak sedikit. Memang tidak sebesar Amerika, Iran, ataupun Venezuela, tetapi bila dikelola dengan benar akan cukup memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Minyak bumi disebutkan termasuk sumber energi yang tidak terbarukan atau sumber energi yang bisa habis. Saya tidak begitu meyakini data tentang cadangan minyak bumi yang dirilis oleh Kementrian ESDM. Data tersebut bisa jadi hanya bersifat faktual, tetapi tidak 100% menyatakan data aktual. Misalnya, blok Mahakam yang dikelola Total (Perancis) dikabarkan akan habis di dekade 2010. Kenyataannya, setelah dilakukan eksplorasi lebih lanjut, ternyata masih menyimpan cadangan minyak yang cukup besar. Begitu pula dengan bekas sumur minyak di Blok Cepu. Masih banyak lagi cadangan-cadangan minyak yang baru diketahui takisrannya, seperti Blok Madura, Blok Sidoarjo, Blok Natuna, dan lain-lain. Fenomena geologi yang nampaknya jarang ditemukan di tempat-tempat lainnya. Tidak jarang blok-blok minyak yang sudah kosong justru masih memiliki cadangan yang lebih besar di bawahnya. Allah Swt sungguh Maha Pemurah kepada bangsa Indonesia dengan memberikan limpahan cadangan minyak bumi yang seolah tidak ada habis-habisnya.

Sumber

Gas alam atau disebut Liquid Natural Gas (LNG) termasuk salah satu jenis sumber energi yang tidak terbarukan. Harganya lebih murah ketimbang minyak bumi, karena jumlahnya yang cukup besar. Sekalipun demikian, gas alam memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan minyak bumi sebagai sumber energi, yaitu lebih ramah lingkungan. Rusia adalah negara dengan pemilik cadangan gas alam paling besar di dunia (1.680 triliun kaki kubik). Bagaiamana dengan Indonesia? Sekedar catatan, Blok Natuna menyimpan cadangan gas alam yang baru diketahui jumlahnya sekarang ini sekitar 442 triliun kaki kubik. Itu belum diketahui seluruhnya, belum pula ditambahkan lagi dengan cadangan gas alam di Papua, Kalimantan, Madura, Sulawesi, dan Aceh. Peminatnya cukup besar dari internasional, maka tidak mengherankan apabila pasokan ke dalam negeri sendiri sering macet. Orang Indonesia sendiri malah disuruh mengkonsumsi elpiji (LPG = Liquid Petroleum Gas) yang disuling dari minyak bumi. Sekedar catatan pula, Indonesia masuk ke dalam 3 besar negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Jika Rusia bisa menghidupi negara-negara Eropa melalui suplai gas, maka begitu pula dengan Indonesia, karena lebih dari separuh produksi gas alam nasional diprioritaskan untuk kepentingan ekspor.

Kekayaan Flora Dan Fauna
Mungkin tidak terlalu berlebihan apabila Nusantara disebut-sebut sebagai negeri Atlantis. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati paling banyak. Pada tahun 2011, International Union for Concervation of Nature (IUCN) memperkirakan Indonesia memiliki sebanyak 300.000 spesies satwa liar yang berhasil diidentifikasikan (ProFauna Indonesia, 2012). Angka tersebut mencakup sekitar 17% dari total satwa liar yang masih tersisa di dunia. Indonesia sendiri hanya memiliki luas wilayah daratan yang hanya sebesar 1,3% dari total luas wilayah daratan di dunia. Sekalipun demikian, Indonesia menyimpan setidaknya kekayaan mamalia (515 jenis) paling banyak di dunia, serta menjadi habitat tersebesar dari sekitar 1.539 jenis burung (aves). Sebagai catatan pula, Indonesia memiliki sekitar 45% jenis ikan di dunia (jenis ikan air tawar maupun ikan laut).

Sumber: VOA

Setelah tahun 1990, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki cadangan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Ada tiga pulau utama yang menjadi lokasi jenis hutan hujan tropis (tropical rain forest), yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Memang tidak seluas seperti hutan Amazon di Brasil, tetapi setidaknya hutan tropis di Indonesia menjadi rumah bagi ribuan jenis spesies flora dan fauna yang jauh lebih banyak dibandingkan hutan Amazon. Menurut badan antariksa nasional Amerika (NASA), berkurangnya luas hutan hujan tropis di Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim ekstrim (climate chage) di berbagai penjuru dunia. Hanya sedikit di antara kita orang Indonesia yang mengetahui, betapa hutan tropis menyimpan kekayaan yang begitu besar, bahkan lebih besar daripada kekayaan tambang maupun migas. Sesuatu yang tidak akan ditemukan di banyak negara di belahan dunia lain. Keunikan hutan tropis di Indonesia sesungguhnya telah berungkali diekspos oleh National Geographic. Berulangkali pula setiap ekspedisi selalu ditemukan spesies-spesies baru, flora maupun fauna.

Sumber: Wahw33d

Keaneragaman hayati yang paling unik tentunya keanekaragaman hayati kelautan. Indonesia adalah satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki laut yang paling luas di dunia. Bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada para pendahulunya yang telah begitu gigih memperjuangkan garis landas kontinen tersebut. Di Kabupaten Penajem Paser Utara (dulu Balikpapan) terdapat sebuah pulau karang yang memiliki jenis terumbu karang langka dan hanya ada satu-satunya di dunia. Dengan karakteristik tersebut, Indonesia pula memiliki garis pantai nomor 4 terpanjang di dunia. Seluruh ciri khas dan keunikan hayati kelautan yang dimiliki negara lain, dimiliki pula oleh bangsa Indonesia. Tetapi hanya sedikit di antara karakteristik dan keunikan sumber daya kelautan yang dimiliki bangsa Indonesia bisa ditemukan di negara lain. Wilayah perairan Indonesia pula menjadi rumah tinggal bagi sejumlah spesies langka, seperti hiu paus atau whale shark, keluarga lumba-lumba, whale killer (orcha), dan masih banyak lainnya.

Garis Khatulistiwa
Tidak banyak negara yang lokasinya dilintasi oleh garis Khatulistiwa. Setidaknya saat ini terdapat tiga belas negara yang wilayahnya secara geografis dilewati oleh garis Khatulistiwa. Satu di antaranya berada di benua Asia, yaitu Indonesia yang kebetulan pula bersebelahan dengan kawasan Pasifik. Malaysia tidak diakui, karena hanya sebagian kecil saja dari wilayan negara itu yang dilalui garis Khatulistiwa (Wikipedia). Artinya, satu-satunya negara di Asia dan dekat dengan Pasifik yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan bentangan paling panjang di dunia. Lalu apa yang istimewa dari Indonesia? Indonesia tepat berada di bawah garis geostasioner yang selama ini dimanfaatkan untuk pemasangan satelit buatan manusia. Andai saja Indonesia mau 'ngotot' memperjuangkan hak atas ruang udara dan angkasa, maka Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dari penyewaan satelit. Setidaknya ada ribuan satelit buatan manusia yang beredar di garis geostasioner yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Ditambahkan lagi, posisi geostasioner tersebut cukup penting mengingat akan menjadi pusat perseteruan dua kubu kekuatan dunia.

Sumber: Live in Balikpapan

Masih tentang garis Khatulistiwa, hanya ada satu kota di dunia yang tepat dilalui garis Khatulistiwa, yaitu Kota Pontianak. Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tahun 1928 oleh tim ekspedisi internasional yang dipimpin oleh ilmuwan dari Belanda. Entah mengapa yang dipilih justru daerah yang saat ini menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Lokasinya hanya berada pada jarak 3 km pusat kota. Di daerah lain, garis Khatulistiwa justru terletak lebih jauh, sekalipun diklaim dilintasi oleh garis Khatulistiwa. Apabila dikelola dengan baik, ikon daerah di Propinsi Kalimantan Barat tersebut bisa mendatangkan devisa yang cukup besar dari pariwisata. Tidak perlu lagi harus lebih banyak merusak hutan tropis.

Kekayaan Pangan
Ada sebuah pameo kuno tentang Indonesia, “Bahkan tongkat kayu pun ditanam akan tumbuh”. Ini pun tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkan kekayaan pangan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Ada dua kelompok pangan (food) yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, yaitu keanekaragaman pangan di wilayah daratan dan keanekaragaman sumber makanan laut. Indonesia adalah satu-satunya negara dengan karakteristik keanekaragaman pangan (multi holtikultura) paling banyak di dunia. Tidak sedikit jenis tanaman pangan yang dibawa masuk ke Nusantara untuk dikembangkan dan dibudidayakan. Ternyata berhasil tumbuh dengan baik. Tentunya akan semakin memperkaya khazanah dan koleksi pangan nasional yang sebelumnya sudah ada sejak masa kerajaan Nusantara. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bangsa-bangsa Nusantara pernah mengalami kelaparan berkepanjangan. Kesulitan pangan di masa pendudukan Jepang itu pun masih bisa diatasi dengan ketersediaan tanaman lokal.

Sumber: Balairung Press

Kekayaan pangan tersebut tidak lain ditunjang oleh karakteristik kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di dunia ini hanya ada 2 negara yang masih memiliki karakteristik serupa, yaitu Brasil dan Zaire. Tetapi tetap saja tidak bsia menyamai apabila dibandingkan tingkat keanekaragaman (kuantitas). Bisa dibayangkan, ada sekitar 6.000 jenis spesies tumbuhan dan hewan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, mulai dari pemenuhan karbohidrat, protein, maupun vitamin. Ini masih belum lagi ditambahakn dengan sebanyak 7.000 spesies ikan air tawar maupun ikan laut yang berpotensi pula dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan protein. Jika beras terlalu mahal untuk dibudidayakan, masih ada cukup banyak alternatif penggantinya, seperti ketela, tiwul, singkong, ubi jalar, dan jenis umbi-umbian lainnya. Pada beberapa daerah pun memiliki karakteristik tanaman lokal yang unik untuk pemenuhan kebutuhan karbohidrat, seperti ubi jalar di Propinsi NTT/NTB, tepung jagung dan Tapioka di Sulawesi, atau seperti sagu di Maluku dan Papua. Tanaman gandum yang kabarnya kurang cocok untuk iklim Indonesia sempat berhasil dibudidayakan di Kabupaten Gunung Kidul. Bawang putih itu pun yang semula cuma cocok di wilayah sub tropis ternyata masih bisa dibudidayakan.

Sumber: bisnis-kti.com

Salah satu keragaman pangan yang mungkin terlewatkan oleh masyarakat adalah potensi sumber daya kelautan. Setidaknya, lebih dari 40% produksi ikan di dunia seluruhnya diambil atau hasil eksploitasi dari sumber daya kelautan di Indonesia. Sebanyak 80% jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat dunia bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia. Mengapa bisa demikian? Perairan Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir bagi beberapa ikan laut dunia untuk selanjutnya mereka berkembang biak dan mati. Setelah bertelur, ikan-kan tersebut biasanya akan muncul ke permukaan air sehingga bisa dengan mudah untuk ditangkapi oleh para nelayan. Untuk mengantisipasi pergerakan ikan laut tersebut, China sampai harus mendirikan stasiun satelit maritim yang sempat berlabuh di Jayapura. Faktanya memang demikian, potensi kelautan yang paling banyak diincari oleh bangsa asing justru terdapat di kawasan Timur Indonesia. Jika pembaca pernah menyaksikan film 'Finding Nemo', ikan-ikan tersebut bisa dengan mudah ditemukan di perairan Indonesia, kecuali jenis ikan di laut dalam yang biasanya cuma ditemukan di Samudera Atlantik atau Pasifik.

Masih tentang potensi kelautan, sejumlah besar potensi kelautan di Indonesia meliputi pula potensi wilayah pesisir. Indonesia memiliki panjang garis pantai nomor 4 di dunia. Pesisir dan wilayah sekitar pesisir bisa dimanfaatkan untuk sumber pembuatan garam dan budidaya kerang, mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Wilayah di sekitar pesisir ini pula menyediakan sumber makanan (hayati) yang cukup penting. Pada beberapa kawasan pesisir memiliki karakteristik yang ditumbuhi hutan bakau atau hutan mangrove. Selain bisa menyediakan sumber makanan, potensi kelautan ini pula akan mampu memberikan sumbangan devisa yang cukup besar dari pariwisata. Apalagi wilayah pesisir yang berada di kawasan kepulauan yang umumnya sering menjadi tujuan kunjungan wisatawan manca negara. Disamping itu, wilayah pesisir memiliki fungsi pula sebagai pintu masuk seperti tempat dibuatnya pelabuhan laut. Belum lagi potensinya yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber energi yang berasal dari tenaga angin.

Negara Kepulauan dan Laut Terluas Di Dunia
Sebenarnya cukup banyak negara-negara di dunia yang memiliki karakteristik negara kepulauan atau disebut juga island country/state. Ada dua macam bentuk negara kepulauan, yaitu negara kepulauan penuh (country with fully on islands) dan negara kepulauan tanpa batas landas kontinen (country without land borders). (Wikipedia, 2012) Indonesia masuk ke dalam kategori negara kepulauan penuh, bersama dengan Filipina dan Singapura untuk kawasan Asia Tenggara. Malaysia kebetulan tidak masuk ke dalam dua kategori tersebut, sekalipun dalam keseharian selalu ngotot mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan. Indonesia sendiri memiliki keseluruhan ketentuan dari karakteristik negara kepulauan, seperti memiliki pulau utama (5 pulau utama), memiliki pulau-pulau kecil (diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 13.500 pulau, National Geographic), dan memilki selat atau perairan penghubung antar pulau. Dari karakteristik tersebut, Indonesia merupakan bentuk negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia. Indonesia pula merupakan satu-satunya negara kepulauan yang memiliki laut dan terdapat lebih dari satu laut dan selat.

Sumber: Wikipedia

Dengan karakteristik tersebut, Indonesia menyimpan begitu besar potensi sumber daya kelautan. Tidak mengherankan apabila orang terdahulu menyanjungnya dengan lagu 'Nenek Moyangku' atau 'Rayuan Pulau Kelapa'. Seperti yang sudah diulas tentang keragaman hayati, bahwa wilayah perairan laut di Indonesia merupakan rumah dan sekaligus menjadi tempat persinggahan ikan-ikan di dunia. Beberapa di antaranya yang sempat ditayangkan di layar lebar seperti ikan paus sperma dan ikan hiu puas (whale shark). Memang cukup menguntungkan, karena secara geografis, wilayah perairan di Indonesia menjadi pintu pertemuan antara dua samudera, yaitu samudera Indonesia dan samudera Pasifik. Cukup strategis, karena sebagai pintu gerbang terdapat pula kawasan laut yang bisa menjadi tempat untuk berkembang biak. Disamping itu, karakteristik negara kepulauan itu pula bisa menjadi benteng pertahanan alami.

Jumlah Penduduk
Pada akhir tahun 2012 lalu, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai angka 240 juta jiwa. Angka tersebut belum mengubah posisi demografinya sebagai negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar. Cukup adil dengan melihat begitu luasnya wilayah daratan dan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Besarnya jumlah penduduk memang bisa menjadi masalah tersendiri, tetapi di lain hal dapat pula menjadi potensi besar. Setidaknya Indonesia tidak perlu harus khawatir kekurangan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM). Mereka bisa ditempatkan di segala bidang dengan beragam keahlian ataupun spesialisasi. Setidaknya terdapat sekitar 130-140 juta jiwa yang bisa diberdayakan untuk menempati berbagai posisi dan bidang. Jumlah penduduk yang besar pula bisa menjadi pasar yang cukup potensial.

Multi Etnis Dan Multi Kultur
Bangsa Indonesia bisa disebut sebagai kumpulan dari berbagai bangsa. Ada yang menyebutkannya bangsa di antara bangsa atau bangsa di dalam bangsa. Berdasarkan hasil Sensus Kependudukan oleh BPS di tahun 2010, setidaknya terdapat sebanyak 300 kelompok etnik atau tepatnya sebanyak 1.340 suku bangsa yang saat ini mendiami NKRI. Suku Jawa adalah yang paling besar (41,7%), diikuti dengan suku Sunda (15,4%), suku Tionghoa (3,7%), dan seterusnya. Suku Tionghoa sendiri sekarang ini sudah menyatu dialeknya dengan dialek masyarakat lokal, sekalipun dalam beberapa hal masih mempertahankan kebudayaan dari tanah leluhurnya. Dengan keragaman etnis tersebut, negara Indonesia bisa dikatakan satu-satunya negara di dunia dengan keragaman etnis yang paling banyak dan paling rumit. Dengan keragaman etnis tersebut membawa pula keragaman bahasa yang disebut bahasa daerah. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat setidaknya terdapat sebanyak 115 bahasa daerah yang saat ini telah didata dan dipergunakan resmi sebagai bahasa pendamping, selain bahasa Indonesia. Dengan keragaman itu pula menunjukkan Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki keragaman budaya paling banyak.

Sumber: Pena Gunadarma

Keragaman budaya berarti membawa keberagaman pula untuk adat istiadat, hukum adat, tarian daerah, bahasa, rumah adat, makanan khas, dan lain sebagainya. Keragaman budaya tersebut yang selama ini menjadi alat pemersatu bangsa (Unity in Diverstiy) sejak lama. Sejak masa Negarakertagama hingga ikrar nasional yang diwujudkan dalam “Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928. Tingkat keberagaman yang tinggi mungkin akan menjadi semakin rumit dalam konteks persatuan, tetapi bukan tidak mungkin akan mewujudkan ke dalam kekuatan persatuan, karena dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan. Alat pemersatu saat ini bukan lagi berwujud ke dalam “Sumpah Palapa” ataupun “Sumpah Pemuda”, melainkan mewujud ke dalam potensi kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

Indonesia adalah negara yang menjadi pusat penyebaran suku bangsa Astronesia di dunia. Fakta historis ini sebenarnya telah dilakukan pembuktian ilmiah melalui teori yang disampaikan oleh Prof. Dr Sangkot Marzuki dengan menggunakan pendekatan teori genetika. Teori tersebut sekaligus mencoba untuk mematahkan teori lama mengenai asal-usul bangsa Indonsia yang menggunakan pendekatan linguistik dari Kepulauan Formosa (Taiwan). Teori genetika yang lebih moderen tersebut justru bertentangan dari pendekatan linguistik di mana rumpun Astronesia justru berasal dari Nusantara, tepatnya berpusat di wilayah paparan Sunda. Memang tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari dunia seperti pengakuan internasional terhadap batik asal Indonesia. Pengakuan tentang teori bangsa dan rumpun Astronesia itu sendiri akan berimplikasi pada kepentingan politik global. Andaikan di era Soekarno sudah muncul teori tersebut, tentunya para pemimpin di masa itu akan dengan segala upaya mencari dukungan internasional.

Sumber

Perlu digarisbawahi pula, Nusantara sempat menjadi pusat kebudayaan dunia, yaitu di masa Kerajaaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di masa Sriwijaya pernah menjadi pusat studi agama Budha dan sekaligus menjadi aliran tersendiri yang banyak pula menjadi percontohan agama Budha di belahan dunia lain. Begitu pula di masa Kerajaan Majapahit di mana agama Hindu mampu memisahkan karakter dirinya dari karakter induk di India.

Keindahan Alam
Seringkali muncul anggapan apabila rumput tetangga tampak lebih menarik. Tidak sedikit di antara masyarakat yang lebih bangga berfoto dengan tema atau latar belakang alam atau pemandangan yang dianggapnya tidak ditemukan di negeri sendiri. Mungkin sebagian besar di antara kita melewatkan sesuatu yang teramat penting, bahwa tidak jarang keindahan alam di Nusantara merupakan sesuatu yang bahkan tidak akan ditemukan di negeri lainnya. Kita memiliki pula yang disebut dengan pegunungan salju di Puncak Jaya (Puncak Cartensz) yang sekaligus menjadi salah satu dari dua pegunungan salju yang berada tepat di bawah garis khatulistiwa. Satu tempat lagi terdapat di Pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Indonesia pula memiliki panorama wisata perairan yang tidak ditemukan pula di tempat-tempat lain seperti yang saat ini dijumpai di Kawasan Timur Indonesia. Permata alam di kawasan tersebut memang seringkali tidak terekspos secara luas, karena terlalu terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa dan Jakarta.

Sumber: SejarawanMuda

Keindahan alam di Indonesia sesungguhnya menjulang tinggi dari wilayah pegunungan, gunung, hingga di kedalaman lautan. Pembaca mungkin pernah mendengar tentang lokasi Segitiga Bermuda (Bermuda Triangle) di perbatasan perairan Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Mengenai eksotisme kawasan perairan dan misterinya tersebut terdapat pula di Indonesia. Tepatnya terdapat dua lokasi penting, yaitu Segitiga Masalembo dan Segitiga Pantai Selatan. Eksotisme alam tersebut dimiliki pula sebuah kawasan yang mirip pulau, tetapi hilang begitu saja ketika terjadi air pasang. Kawasan seperti ini banyak dijumpai di Kawasan Timur Indonesia, serta sering mendapatkan kunjungan dari wisatawan manca negara. Akan memakan banyak tempat di posting ini apabila diuraikan seperempatnya saja keindahan alam di Indonesia yang tidak dijumpai di negeri lain.

Penutup
Setelah menuliskan posting ini, saya menjadi teringat dengan kisah tentang Robinson Crusoe yang ditulis oleh Daniel Defoe. Di era moderen, ternyata memang benar ada sebuah bangsa yang bisa hidup tanpa banyak membutuhkan bangsa lainnya. Tidak berlebihan apabila ada anggapan, Indonesia tidak membutuhkan bangsa lain, tetapi bangsa lain yang membutuhkan Indonesia. Tetapi semua ini kembali kepada kemauan dan kesadaran bangsa Indonesia sendiri. Saya pribadi tidak setuju dengan anggapan, apabila masyarakat yang hidup tidak jauh dari garis khatulistiwa cenderung malas. Faktanya tidak selalu demikian, karena fakta sejarah akan selalu berubah-ubah menyesuaikan dinamika permasalahan di setiap jaman. Saya lebih setuju dengan anggapan, apabila nasib sebuah bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Karena alasan itu pula, para bapak (founding fathers) bertekad untuk mewujudkan berdirinya negara yang merdeka, negara yang berdaulat atas tanah dan airnya sendiri. Jika bangsa ini sadar dan mau mensyukuri, kemudian bisa memanfaatkannya dengan bijak, maka suatu keniscayaan bangsa ini tidak perlu harus lebih banyak mengirimkan tenaga kerja (TKI) ke luar negeri. Tidak perlu pula harus sering mendatangkan (impor) kebutuhan pangan, serta tidak perlu lagi harus khawatir dengan kesataraan teknologi, karena bangsa ini memiliki semua yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain untuk menjadi bangsa yang besar.

SEJARAH KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN

Pangan (food) dimaknai sebagai komoditi yang dikelola, diperdagangkan, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari. Persoalan pangan sudah sejak lama dipikirkan di masa kemunculan kerajaan-kerajaan nusantara. Tidak sedikit sejarah mencatat, persoalan pangan menajdi penentu kelanggengan atau kejayaan suatu kekuasaan. Sampai hari ini, ketika terbit Indonesia di era reformasi pun demikian. Seorang ekonom, Sjahrir (1986) pernah berujuar, siapa yang menguasai pangan, maka dia yang akan mengusai orang (kekuasaan). Bagaimanakah perjalanan sejarah pangan di Indonesia?

Masa Kerajaan-Kerajaan Kuno/Klasik
Kehadiran kerajaan kuno di Nusantara ditandai dengan masuknya pengaruh dari luar, yaitu pengaruh dari Islam, Hindu, dan Budha. Merekalah yang pertama kali membangun sistem pemerintahan, sistem sosial, dan membangun kebudayaan baru. Mereka di antaranya seperti Kerajaan Yawa Dwipa (200 SM), Kerajaan Kutai Kertanegara (400 SM, tertua), kemudian disusul kemunculan Srivijaya dan Majapahit. Darimana pun mereka berasal, atau dari pengaruh agama manapun mereka dibesarkan, kekuatan pertanian (pangan) menjadi penentu kekuasaan.

Mengingat pengaruh kebudayaan datang atau berasal dari luar, maka satu-satunya jalur penghubungnya adalah laut. Seluruh pulau-pulau di wilayah Nusantara terhubung satu sama lain melalui lautan. Itu sebabnya, kerajaan-kerajaan kuno di masa lalu memiliki orientasi untuk menguasai lautan. Mereka yang tadinya memiliki pusat kekuasaan jauh di pedalaman pun pada akhirnya harus menguasai wilayah pesisir. Tetapi mereka yang sebelumnya menguasai pesisir pun akan masuk ke pedalaman untuk menguasai wilayah-wilayah strategis. Catatan sejarah melalui bukti prasasti ataupun arisp-arsip kuno menyebutkan dua kata kunci yang berhubungan dengan pangan, yaitu pertanian dan perikanan (maritim).

Mengapa kerajaan besar seperti Srivijaya maupun Majapahit harus melakukan ekspansi hingga menguasai seluruh wilayah Nusantara? Rasanya mustahil apabila hanya untuk menguasai wilayah tertentu tanpa harus menguasai laut yang menghubungkan wilayah pusat dan wilayah otoritas di luar wilayah pusat. Laut bukan semata menjadi sarana penghubung, melainkan menyimpan sejumlah besar sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketersediaannya cukup melimpah dan bisa diambil (dieksploitasi) kapan saja. Lain halnya jika hanya bergantung dengan sumber protein hewani yang berasal dari ternak seperti sapi/lembu, ayam, kambing, dan sebagainya yang mesti harus menunggu masa potong (dewasa).

Aktivitas tanaman pangan di masa itu lebih condong pada jenis tanaman untuk pemenuhan kebutuhan karbohidratnya. Misalnya seperti padi dan jagung. Tetapi kedua jenis tanaman tersebut tidak merata tersebar di seluruh wilayah, tergantung dari budaya tanaman pangan lokal seperti di Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Tanaman padi nampaknya lebih dominan ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Di wilayah Maluku hinga Ternate tidak banyak penemuan pertanian kuno yang menunjukkan ciri khas bekas penggunaan teknologi tanaman padi. Di Ternate itu pun baru mulai ditanami beras setelah masuk ke era kemerdekaan. Mengingat perdagangan tanaman pangan masih didominasi oleh jenis tanaman kebutuhan pokok, maka jenis tanaman seperti rempah-rempah dan komoditi untuk bumbu-bumbu masakan relatif belum terlalu dominan.

Di Kamboja, kejayaan Kerajaan Khmer mengalami kejatuhan yang masanya bersamaan dengan kedatangan musim kemarau panjang. Kerajaan Khmer dan bangsa Khmer sangat bergantung sekali dengan jenis tahaman padi, serta relatif sedikit memiliki pilihan untuk mencari sumber makanan pengganti (tanaman substitusi). Tetapi kejadian di Khmer justru tidak banyak ditemukan dalam catatan sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Keruntuhan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara bukan dipicu oleh faktor kendala alam yang berdampak pada tanaman pangan, melainkan karena faktor perebutan kekuasaan (internal) ataupun serangan dari kerajaan lain. Wilayah utama di Sumatera dan Jawa pun mengenal musim kemarau atau musim paceklik, tetapi kondisi tersebut tidak sampai pada situasi yang menyebabkan terjadinya keguncangan politik ataupun sosial.

Ada sejumlah kemungkinan mengenai pola tanam dan strategi pertanian di masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Mereka memiliki komoditi alternatif untuk bisa menggantikan komoditi andalannya yang berasal dari tanaman beras. Bisa jadi, komoditi alternatif yang dimaksudkan merujuk pada strategi diversifikasi pangan. Melalui penguasaan laut, mereka pun menguasai hasil-hasil perikanan yang laut yang sudah diperjualbelikan hingga ke pelosok. Mereka diduga sudah menguasai teknik-teknik pengawetan makanan secara alami sejak masa Kerajaan Majapahit. Sekalipun demikian, hasil-hasil perikanan masih dominan hanya ditemukan di wilayah yang tidak jauh dari pesisir. Itu sebabnya, pola penyebaran pemukiman lebih banyak pula yang terkonsentrasi tidak jauh dari pesisir.

Pertanian Di Masa Pemerintahan Kolonial Belanda
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peta komoditi tanaman pangan. Mereka bangsa Eropa rupanya lebih tertarik untuk membeli komoditi berupa rempah-rempah yang harganya cukup tinggi di Eropa. Posisi Nusantara (Indonesia) cukup strategis di mana para pedagang Eropa bisa bersaing dengan kongsi dagang lainnya di India dan kawasan Asia bagian Tengah lainnya. Untuk tanaman rempah-rempah tadi, bangsa Portugis lebih condong ke Kawasan Indonesia Bagian Timur seperti Maluku, NTT, NTB. Keuntungan Indonesia bukan hanya posisinya yang dilintasi oleh garis Khatulistiwa, melainkan sifat tanahnya yang memungkinkan bisa lebih banyak ditanami oleh jenis tanaman lain.

Sejak masa VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, pola kebijakan tanaman pangan lebih banyak difokuskan pada jenis tanaman pangan utama seperti beras, jagung, dan beberapa jenis tanaman perkebunan. Jenis-jenis tanaman yang lebih laku untuk diperdagangkan. Pemerintah Hindia Belanda bahkan pernah menerapkan kebijakan Tanam Paksa atau Cultuurstelsel oleh Van den Bosch yang lebih memfokuskan pada jenis tanaman pertanian utama seperti padi. Diversifikasi ditekan untuk lebih memfokuskan memperbesar kuantitas produksi tanaman padi. Sekalipun akhirnya mendapatkan pertentangan dan dihapuskan, tetapi tetap tidak merubah pola diversifikasi. Rakyat pribumi tidak memiliki banyak pilihan untuk menanam lebih banyak jenis tanaman lain, kecuali jenis tanaman yang laku untuk diperdagangkan.


Sumber: Wikipedia

Sektor perikanan laut pun sebenarnya telah dikelola melalui pembentukan departemen kelautan yang bernama Bugerlijk Openbare Werken pada tahun 1911. Aktivitasnya belum terlihat mendominasi dibandingkan dengan sub sektor pertanian lainnya. Hal ini dikarenakan selama fase pembentukan lebih menitikberatkan untuk pengembangan landas kontinen pertama kalinya untuk wilayah Hindia Belanda melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939. Badan kelautan pun berubah nama menjadi Departemen Verkeer en Waterstaat pada 1931. Organisasi inilah yang nantinya menjadi cikal bakal departemen yang mengurusi bidang perikanan laut selama masa kemerdekaan. Memang tergolong masih baru, karena pemerintah Hindia Belanda sendiri baru memikirkan betapa pentingnya peran perikanan laut sejak tahun 1911.

Secara keseluruhan, sejak masa VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, pihak kolonial lebih memfokuskan pada jenis tanaman pangan utama dan jenis tanaman industri. Diversifikasi tanaman pangan sesungguhnya sudah mulai diterapkan sejak lama, tetapi ditekan (dibatasi) untuk hanya ditanam jenis tanaman utama seperti padi dan jagung. Budidaya perikanan darat yang sudah dikembangkan oleh sejumlah kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi tidak berkembang. Rakyat pribumi tidak diperkenankan memiliki empang sendiri, kecuali empang yang komoditinya telah dipesankan oleh pemerintah kolonial.

Di masa pendudukan Jepang agaknya tidak banyak berbeda dengan masa pemerintah kolonial sebelumnya. Jepang mengambil alih seluruh aset-aset pertanian, perkebunan, bahkan perikanan laut yang sebelumnya telah dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Jepang pun berorientasi pada jenis tanaman utama yang dalam jangka pendek diperuntukkan untuk mendukung suplai makanan ke pasukan Jepang di Asia Pasifik. Kehadiran Jepang yang cukup singkat itu pula lebih banyak diisi didominasi oleh aktivitas politik di dalam negeri dan berkonsentrasi untuk menghadapi tekanan sekutu di Pasifik. Praktis tidak ada sesuatu yang baru di bidang pertanian selama masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Masa Kemerdekaan
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah Indonesia langsung berkonsentrasi untuk membangun sektor pertanian di segala bidang. Departemen yang mengurusi bidang perikanan laut itu pun sudah ada sejak kabinet pertama dibentuk. Melalui Kementrian Kemakmuran Rakyat yang dipimpin oleh Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dibentuklah Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-kegiatan perikanan darat dan laut. Program swasembada beras sesungguhnya pula sudah dicanangkan di era Soekarno, tepatnya selama periode 1952-1956. Program swasembada beras dilaksanakan melalui Program Kesejahteraan Kasimo dengan didirikannya Yayasan Bahan Makanan (BAMA) dan berganti Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) pada 1953-1956.

Mengenai diversifikasi tanaman pangan itu pun sudah dipikirkan di era Soekarno. Program swasembada beras paska 1956 tetap dilanjutkan melalui program sentra padi yang diatur oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP). Pada 1963, Soekarno memasukkan jagung sebagai bahan pangan pengganti selain beras, dan pada 1964 menerapkan Panca Usaha Tani. Hal ini menyesuaikan dengan kultur bercocok tanam dari petani yang biasanya memvariasikan antara tanaman padi dan jagung. Institusi pendukung di bidang pertanian maupun sub-sub sektor pertanian lebih banyak ditopang oleh kelembagaan inti yang dulunya pernah digunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bedanya, orientasi pemerintahan republik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, lalu orientasi untuk ekspor.

Tidak seperti sekarang yang sudah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang lebih baik, pembangunan di sektor pertanian di era Soekarno menemui jauh lebih banyak kesulitan dan tantangannya di dalam negeri. Tingkat ketergantungan terhadap jenis tanaman beras masih tergolong tinggi. Sekalipun demikian, Indonesia di masa itu belum pernah tercatat mengalami krisis pangan yang menyebabkan kasus kelaparan seperti yang pernah dialami oleh India dan China. Dalam beberapa periode, harga kebutuhan pokok sempat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Tetapi lonjakan harga tersebut tidak banyak berimbas di wilayah pedesaan yang relatif masih menerapkan pola diversifikasi bahan makanan. Pola kebijakan pertanian di masa Soekarno memang lebih menitikberatkan pada jenis tanaman lokal sebagai komoditi utama. Misalnya seperti jenis sagu di Maluku dan Papu atau nasi jagung di Sulawesi.

Untuk pertama kalinya, pemerintahan republik membentuk badan penyangga pangan yang disebut Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tanggal 14 Mei 1967. Tugas pokok dari Bulog adalah berfungsi sebagai agen pembeli beras tunggal. Berdirinya Bulog sejak awal diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme yakni stabilisasi harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Pada prinsipnya, Bulog nantinya akan menjadi lumbung nasional yang tugas utamanya untuk menjaga pasokan (supply) komoditi pangan dan menjaga stabilitas harga tanaman pangan utama.

Masa Orde Baru
Setelah masuk ke era Orde Baru, pembangunan di sektor pertanian tetap menjadi prioritas program kerja kabinet. Selama dua periode PELITA (Pembangunan Lima Tahun) dari tahun 1969-1979, kebijakan pembangunan lebih banyak dikonsentrasikan untuk memperkuat basis sektor pertanian. Program revolusi hijau (green revolution) guna mendukung percepatan pencapaian swasembada beras pada tahun 1974. Pada tahun 1971, Bulog mendapatkan tugas/peran baru, yaitu mempunyai tugas sebagai pengimpor gula dan gandum. Biaya besar untuk mendukung program pertanian tersebut ditopang oleh ekspor migas yang mencapai puncak harga tertinggi pada pada pertengahan dekade 1970an.

Soeharto punya ambisi yang kuat untuk mempercepat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak masa kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan mengadopsi program revolusi hijau sejak tahun 1974. Sayangnya, program yang berbiaya mahal tersebut ternyata hanya menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984, 1985, dan 1986 (berdasarkan laporan statistik pertanian dari BPS). Sesudahnya, Indonesia kembali menjadi pengimpor beras, bahkan menjadi pengimpor beras terbesar di Asia Tenggara. Program revolusi hijau ini pun hanya menguntungkan petani kaya atau pemilik lahan dengan luas lahan lebih dari 1 hektar.

Setelah beras, pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan pasokan dalam negeri dan impor dengan mendatangkan (impor) gandum. Bila semula diberikan kewenangan ke Bulog, maka kewenangan untuk mengimpor gandum itu pun akhirnya diserahkan ke Bogasari (swasta). Awalnya, pemerintah mencoba untuk membudidayakan jenis tanaman gandum, tetapi upaya ini sulit terwujud, karena tanaman gandum memang kurang cocok untuk jenis tanah pertanian di Indonesia.

Dalam rangka untuk mendukung program pertanian pangan, pemerintah di era Orde Baru membuat cukup banyak pembangunan infrastruktur pendukung. Misalnya seperti pembangunan irigasi, pendirian pabrik pembuatan pupuk urea, dan pembangunan pusat-pusat penelitian tanaman pangan. Sayangnya, keseluruhan saran dan prasarana pendukungnya masih difokuskan pada jenis tanaman beras. Tanaman beras disosialisasikan di seluruh wilayah yang dianggap cocok untuk ditanami jenis tanaman padi seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Ternate, NTT, NTB, bahkan sampai ke Papua. Program transmigrasi pun digerakkan seluas-luasnya untuk mendukung perluasan lahan tanaman padi di luar Pulau Jawa. Tujuannya tidak lain untuk mendorong peningkatan produksi beras di dalam negeri.

Sayangnya, Jawatan Perikanan yang semula menjadi departemen yang terpisah di era Soekarno dihapuskan. Seluruh kebijakan di sektor perikanan laut dijadikan satu ke dalam gugus tugas direktorat jenderal (dirjen) bersama dengan program perikanan darat. Dalam pelaksanaannya, Dirjen Perikanan lebih banyak memfokuskan kebijakan dan pelaksanaannya di sektor perikanan darat, ketimbang perikanan laut.

Impor komoditi pangan utama sesungguhnya sudah mulai marak dilaksanakan sejak era Soekarno. Bedanya, kegiatan impor komoditi pangan di era Soekarno lebih banyak dikuasai oleh negara melalui peran Bulog. Di masa Orba, untuk beberapa jenis komoditi diserahkan kepada pihak swasta sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Beberapa jenis komoditi yang diserahkan pengelolaan impornya ke swasta seperti gandum, daging sapi, kedelai, dan jeruk. Tetapi untuk komoditi pangan utama masih dikuasai atau dimonopoli oleh Bulog. Impor gandum murah besar-besaran sempat terjadi di awal dekade 1980an sebagai tindak lanjut bantuan pangan dari Amerika. Sesudahnya, gandum masih terus didatangkan dari beberapa negara di mana paling banyak didatangkan dari Australia. Sayangnya, kehadiran gandum tidak cukup banyak bisa menyelesaikan masalah ketergantungan pangan bangsa Indonesia terhadap komoditi beras.

Di bidang sains, pemerintah membangun pusat studi di bidang pertanian yang melibatkan peran serta dari perguruan tinggi. Pusat studi tersebut kemudian menghasilkan jenis varietas padi unggulan lokal yang diberi kode IR (Indonesia Rice). Riset tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian penelitian di bidang tanaman pangan yang sebelumnya lebih banyak mengdopsi dari luar. Misalnya dengan mengadopsi jenis IRRI (International Rice Research Institute) yang dikembangkan di Filipina. Varietas lokal yang diberi kode IR64 itu pun berasal dari pusat riset IRRI yang kemudian dikembangkan di dalam negeri dan diperkenalkan pada tahun 1985. Kode IR sempat diganti oleh Presiden Soeharto menjadi PB. Tetapi kalangan peneliti pertanian masih lebih suka dengan kode IR yang lebih dikenal oleh internasional.

Sayangnya, upaya untuk memabangun kemandirian di sektor pertanian justru berakhir menjadi drama pergantian kekuasaan. Nyaris sama situasinya menjelang tahun 1965 di mana harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Pada tahun 1994, pemerintah mengambil kebijakan yang cukup kontroversial, yaitu menghapuskan subsidi pupuk dan bibit. Kebijakan tersebut terpaksa harus diambil, karena semakin beratnya beban anggaran yang ditanggung di dalam APBN. Petani pun mengalami kesulitan bercocok tanam mengingat biaya bercocok tanam yang semakin sulit untuk ditutupi dengan hanya menanam padi. Penjaminan melalui Koperasi tidak lagi memberikan harapan bagi petani untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan, terutama di kalangan petani kecil yang luas lahannya kurang dari 1 hektar. Akibatnya, impor beras pun semakin diperbanyak untuk mengamankan pasokan beras di dalam negeri. Nilai tukar mata uang Rupiah yang semakin anjlok sejak tahun 1990 mengakibatkan tingkat volatilitas harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok menjadi semakin tinggi. Akibatnya, harga-harga kebutuhan pun terus merangkak naik dan tidak terkendali. Angka inflasi selama tahun 1998 sudah mencapai di atas angka 70%.

Pemerintahan Transisi
Gejolak harga pangan sejak tahun 1985 mulai mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1997. Stabilisasi harga ternyata harus ditebus cukup mahal dengan meminimalkan peran pemerintah (intervensi), termasuk menanggalkan peran Bulog. Penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tanggal 21 Oktober 1997 yang di dalamnya berisikan poin penting di bidang kebijakan pertanian. Bulog harus meninggalkan praktik monopoli beras dan peran pengawasan terhadap harga-harga produk pertanian ataupun kebutuhan pokok seperti beras, gula, cengkeh, kedelai, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan kontrol (intervensi) langsung atas harga komodit-komoditi utama pangan.

Paska kejatuhan Soeharto di tahun 1998 akan menjadi penanda babak baru kebijakan di sektor pertanian. Liberalisasi di sektor pertanian sudah mulai resmi diterapkan sejak tahun 1998. Harga-harga kebutuhan pokok pangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator atau mengatur tata kelolanya, tetapi tidak memiliki kewenangan lagi untuk mempengaruhi secara langsung atas harga-harga kebutuhan pokok. Operasi pasar yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum bisa disebut intervensi, karena dampaknya hanya bersifat sementara. Melalui SK Memperindag No 439 Tentang Bea Masuk (Impor), peran Bulog yang selama ini memonopoli impor beras sudah dihilangkan, sehingga pihak manapun sesuai dengan ketentuan diperkenankan untuk mengimpor beras.

Era Pemerintahan Reformasi
Pemerintahan reformasi sesungguhnya baru dimulai setelah masa pemilu pertama yang mengusung Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama pada pemilu langsung. Era pemerintahan reformasi melanjutkan kembali sejumlah poin kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam LoI dengan IMF. Melalui Undang-Undang No 23 Tahun 1999, dilakukan penghapusan fasilitas pemberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang selama ini melekat pada Bulog. KLBI merupakan fasilitas finansial yang diberikan kepada Bulog untuk membeli kelebihan produksi beras yang dihasilkan oleh petani. Praktis dengan begitu, Indonesia tidak lagi memiliki payung hukum yang jelas mengenai keberadaan kelembagaan lumbung pangan nasional.

Antara tahun 1998 hingga 2000, merupakan tahun-tahun yang kelam bagi Bulog. Setelah hak atas monopoli beras dicabut, Bulog pun tidak memiliki kekuatan untuk turut berperan menjadi penyeimbang pasar perberasan nasional. Peran impor maupun distribusinya sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Di saat-saat yang terakhir itu pula, Bulog tidak diberikan kewenangan lagi untuk menyalurkan beras yang telah ditetapkan harganya kepada TNI dan Polri. Akibatnya, Bulog tidak memiliki segmentasi pasar yang jelas, sehingga berimplikasi pada ketidakefektifannya peran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga gabah dan beras.

Angin segar nampaknya mulai ditiupkan setelah muncul sejumlah gejolak harga beras dan gabah paska 1998. Peran Bulog mulai dihidupkan secara perlahan oleh Presiden Megawati melalui Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003. Pemerintah nampaknya sedikit berhati-hati menetapkan status Bulog agar tidak melanggar ketentuan yang digariskan melalui LoI 1998. Melalui peraturan pemerintah tersebut, untuk pertama Bulog ditempatkan sebagai lembaga logistik dengan misi ganda, yaitu misi publik (Public Service Obligation) dan misi komersial atau misi mencari keuntungan. Untuk misi PSO, Bulog diarahkan menjadi pemasok tunggal bagi program beras miskin (raskin) yang diharapkan mampu mempengaruhi harga beras (stabilisasi). Melalui peraturan pemerintah itu pula Bulog ditetapkan status kelembagaannya dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum yang berada di bawah naungan Kementrian BUMN.

Masih di era Presiden Megawati, kebijakan harga dasar diganti dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (procurement price). Ketetapan tersebut dilaksanakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan. Secara konsepsional, harga pembelian pemerintah tidak sama dengan harga dasar (floor price). Konsep harga pembelian berpedoman pada target kuantitas, yaitu pembelian sejumlah tertentu pada harga tersebut. Pengaruh terhadap keseimbangan harga di pasar tidak menjadi prioritas. Konsep tersebut tidak selalu berpihak pada kepentingan petani, bahkan secara konseptual pula tidak bisa menjamin harga ideal yang dikehendaki oleh para petani. Pemerintah agaknya hanya mencoba menggerakkan kembali peran Bulog agar lebih mampu untuk memfungsikan secara kelembagaan untuk melakukan stabilisasi harga. Sekalipun demikian, stabilisasi harga tersebut seringkali hanya bersifat sementara, serta tidak mampu menahan kerentanan terhadap gejolak harga yang bersumber dari luar (impor beras). Kebijakan harga pembelian tersebut masih diterapkan di era Presiden Yudhoyono.

Masuki era kepemimpinan Yudhoyono sebagai RI-1, liberalisasi semakin diperluas di sejumlah komoditi. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut hanya melanjutkan kembali poin-poin kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan reformasi sebelumnya. Tetapi tanpa proteksi penuh dari pemerintah, petani lokal akan sulit bertahan ketika menghadapi pasar bebas. Angka impor komoditi pangan utama terus melonjak, bahkan untuk komoditi pangan lainnya selain tanaman pangan utama. Paradigma kebijakan di sektor pertanian dari Presiden Yudhoyono masih meneruskan paradigma usang yang masih bergantung pada komoditi beras, yaitu orientasi untuk mencapai swasembada beras. Presiden Yudhoyono sempat pula memberikan kewenangan monopoli impor beras kepada Bulog di akhir tahun 2007. Tetapi sayangnya, kewenangan tersebut tidak banyak bisa membantu untuk mengatasi dinamika harga beras di dalam negeri yang rawan dengan gejolak harga.

Presiden Yudhoyono nampaknya sudah berupaya untuk mewujudkan stabilisasi harga beras melalui sejumlah kebijakan. Beberapa di antaranya belum pernah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Setelah dihentikan sejak tahun 1994, Presiden Yudhoyono memberikan kembali subsidi bagi input-input penting, seperti pupuk, bibit, bunga kredit, dan penyuluhan. Kebijakan subsidi sebelumnya hanya dikenakan untuk subsidi pupuk. Sayangnya, kebijakan yang mungkin bisa disebut sebagai terobosan dalam kebijakan pertanian di Indonesia tidak banyak membantu untuk melindungi petani. Biaya oportunitas untuk mengelola lahan pertanian menjadi semakin mahal, akibat regulasi di bidang agraria yang kurang menguntungkan petani. Sekalipun biaya input seperti pupuk dan bibit bisa ditekan, tetapi biaya-biaya input yang lebih besar tidak dapat dibendung dengan hanya bertahan dengan mata pencaharian sebagai petani. Akibatnya, jumlah petani dan sumber daya manusia di sektor pertanian di pedesaan terus menyusut setiap tahunnya.

Program 'Revitalisasi Pertanian' yang dibawa oleh Presiden Yudhoyono sebenarnya berupaya untuk mendongkrak produksi padi dengan melibatkan peran dari swasta. Program ini pun terbuka bagi pemodal asing untuk mengambil bagian dalam mendirikan farm industry. Program ini sudah berjalan dari sejak tahun 2007 yang pengembangannya difokuskan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sayangnya, program revitalisasi pertanian tersebut tidak banyak menyentuh potensi besar dari keberagaman tanaman pangan melalui pemberdayaan tanaman pangan lokal. Kerja sama yang dijalin bersama pusat penelitian pangan di Xinchua (China) pun hanya membawa bibit-bibit beras yang diharapkan bisa cocok dibudidayakan di Indonesia. Pada akhirnya, rencana swasembada beras di tahun 2014 nanti pun tidak akan mampu menyelesaikan ketergantungan pangan utama bangsa Indonesia terhadap beras.

Wacana tentang keberagaman pangan ataupun diversifikasi tanaman pangan sesungguhnya telah dihidupkan kembali di masa kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Indonesia merupakan satu-satunya neagra di dunia yang memiliki potensi keberagaman tanaman pangan paling banyak. Kebutuhan karbohidrat tidak hanya dapat dicukupi dengan tanaman beras, melainkan dapat dipenuhi dari tanaman singkong, jagung, ketela, kentang, ubi jalar, sagu, ataupun sejenis umbi-umbian. Diversifikasi pangan sesungguhnya pula telah diperkenalkan secara resmi sejak era Soekarno, kemudian terakhir dimunculkan pada tahun 1974. Andai saja, program diversifikasi pangan yang diperkenalkan kembali pada tahun 2010 tersebut bisa dilaksanakan dengan serius, maka Indonesia tidak perlu lagi harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk mewujudkan program swasembada beras yang belum tentu akan tercapai setiap tahunnya.

Penutup
Pembangunan di sektor pertanian pada akhirnya akan mengkerucut pada satu tujuan untuk membangun ketahanan pangan. Setiap negara memilikinya, bahkan di negara-negara yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian itu pun memiliki pula lembaga yang khusus mengurusi ketahanan pangan. Bukan semata mengurusi soal stabilitas harga ataupun stabilitas stok pangan di dalam negeri, melainkan membangun sebuah perencanaan jangka pendek ataupun jangka panjang dengan mengoptimalkan segenap sumber daya lahan dan potensi tanaman (lokal) di suatu wilayah. Ketahanan pangan meliputi segala aspek (sub sektor) di sektor pertanian, termasuk peternakan, perkebunan, maupun perikanan. Diversifikasi pangan adalah satu-satunya faktor (keunggulan) yang akan menentukan keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Masalah utama dari kebijakan pangan terletak pada aspek perencanaan. Setelah memasuki era Orde Baru, kebijakan pangan terjebak ke dalam upaya untuk mewujudkan swasembada beras. Hampir seluruh wilayah, bahkan di Papua pun diberdayakan untuk hanya mengejar target swasembada beras. Akibatnya, tingkat ketergantungan pangan terhadap tanaman beras menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Di era Soekarno sebenarnya sudah memberikan landasan pemikiran yang ideal dengan memperkenalkan swasembada di dua komoditi, yaitu beras dan jagung. Masyarakat di Sulawesi misalnya lebih cocok dengan menanam tanaman jagung, selain menanam beras. Di Maluku maupun Papua masih terbuka peluang untuk dibudidayakan tanaman sagu yang bisa diorientasikan untuk keperluan promosi ekspor.

Sektor pertanian dan pangan sesungguhnya memiliki cakupan yang luas. Tidak semata membicarakan tanaman (holtikultura) ataupun satu jenis tanaman, melainkan mencakup pula pemenuhan lauk pauk, tanaman-tanaman untuk bahan baku bumbu masak, sayur mayur, dan lain-lain. Sektor pertanian sesungguhnya tidak hanya membahas satu atau beberapa jenis tanaman pangan tertentu, melainkan mengenai potensi tanaman lokal yang bisa dibudidayakan untuk menjadi tanaman utama. Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, melainkan negara dengan jumlah laut paling luas dan paling banyak. Sayang sakali, setelah berakhirnya era Soekarno, sektor kelautan belum pula digarap dengan serius. Sekalipun era reformasi telah meletakkan fundamental kebijakan di bidang kelautan, tetapi belum mampu untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan. Fakta yang tidak terbantahkan, data BPS 2012 menyebutkan kecenderungan jumlah nelayan yang semakin berkurang setiap tahunnya. Trend atau kecenderungan yang serupa terjadi di sub sektor tanaman pangan.

Saya tidak akan mengkambing hitamkan liberalisasi yang menjadi sumber kekacauan kebijakan pangan. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang 100% menjalankan liberalisasi di seluruh sektor perekonomiannya, terutama sektor pertanian. Campur tangan pemerintah masih menjadi variabel pokok untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Saya pun tidak memandang negatif terhadap kebijakan impor, karena aktivitas perdagangan internasional seperti ekspor maupun impor dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan kebijakan di sektor pertanian maupun pengelolaan ketahanan pangan.

Beberapa pandangan beranggapan apabila salah satu sumber kekisruhan kebijakan pangan berasal dari LoI antara pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998. Mungkin memang benar adanya, karena beberapa butir rekomendasi menyebutkan agar pemerintah Indonesia menarik dari campur tangan langsung di sektor pertanian. Mekanisme pasar sesungguhnya bisa efektif mendongkrak kesejahteraan untuk semua orang apabila tidak terjadi penyimpangan. Terkait dengan gejolah harga bawang putih dan bawang merah beberapa minggu ini, pihak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) masuk untuk melakukan investigasi. Hasilnya, pihak KPPU mensinyalir kuat adanya praktik kartel dalam distribusi maupun tata niaga bawang putih dan bawang merah. Inilah yang oleh sejumlah kalangan pengamat disebut 'permainan mafia'. Praktik kartel dalam tata niaga pangan sesungguhnya sudah lama ada, bahkan di era kepemimpinan Presiden Soekarno.