BURUKNYA KONEKSI INTERNET DI INDONESIA (BAGIAN 1)

Kecepatan koneksi 30-40 kBps (kilobytes per second) dianggap sudah sangat manusiawi. Anda termasuk cukup beruntung apabila mendapatinya antara 20-30 kBps (download speed). Di layanan memang tertulis berteknologi HSDPA (3G/GSM) atau EVDO (CDMA). Tertulis pula di layanan 384 kBps (download) dan 128 kBps (upload). Tetapi angka yang tertera bukan berarti angka yang bakal didapat/dinikmati oleh penggunanya. Di lokasi dengan sinyal terbaik pun (full bar) belum menjamin akan mendapatkan kualitas koneksi yang optimal. Apa kata operator (provider)? Masalahnya tidak ada konsumen (user) yang mengeluhkan, asalkan kualitas masih pada batas kewajaran mereka.

Salah seorang kolega di Jerman pernah berujar di Facebook, jika dirinya baru saja mengunduh (download) film berkapasitas 3,28 Gb dalam waktu sekitar 28 menit. Rata-rata provider di Jerman memberikan layanan yang kurang lebih sama. Setidaknya tidak ada satu pun layanan berbayar yang memiliki kualitas di bawah 1 MBps. Rata-rata pula sudah memberikan layanan di atas 10 MBps. Tarif layanan yang dia bayar sebesar Rp 378.000/bulan (tahun 2010) dengan kecepatan download (riil) mencapai di atas 20 MBps. Ini berarti dia membayar sekitar Rp 20.000/bulan untuk setiap 1 MBps (pembulatan ke atas). Hampir semua masyarakat di Jerman akan selalu terkoneksi dengan internet. Termasuk pula di antaranya melalui fasilitas HotSpot milik publik yang tidak berbayar. Sekalipun tidak berbayar, kualitas koneksinya masih di atas 1 MBps.

Dari negara maju, kita meluncur ke salah satu kolega di India. Dia adalah salah satu orang Indonesia yang pernah ambil perkuliahan lanjut di India. Negara ini punya kemiripan dengan Indonesia, yaitu tingkat kepadatan pengguna internetnya yang cukup tinggi. Apalagi di negeri yang lulusannya banyak dipesan di perusahaan IT dunia sangat menganjurkan masyarakatnya untuk ber-internet. Internet gratis sangat mudah ditemukan, terutama di area sekolah atau kampus. Katanya, kecepatan internet di sini sebenarnya tidak berbeda dengan di Indonesia. Bedanya internet di India banyak gratisan, sehingga penggunanya pun langsung padat merayap mengaksesnya secara bersamaan. Tidak banyak berbeda dan masih lebih baik di India. Buruknya kualitas koneksi di perkotaan di Indonesia malah lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan di India. Apalagi pemerintah India turut men-subsidi pula layanan internet, baik dengan subsidi finansial maupun melalui infrastrukturnya.

Kita ke China, salah satu negara paling padat pengguna internetnya. Berubahnya wajah RRC ternyata diikuti pula dengan berubahnya gaya hidup warga negaranya. Akses internet menjadi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya. Apalagi pemerintah China telah berkomitmen untuk membangun jaringan pertahanan Cyber. Ini berarti, pemerintah RRC berubaya pula untuk menaikkan kualitas infrastruktur teknologi informasinya. Tentu tidak ada masalah bagi negara dengan status cadangan devisa terbesar di dunia saat ini. Pemerintah China bahkan telah membangun server yang jauh lebih handal dan moderen. Tidak mengherankan apabila dengan jumlah penduduk terbesar dan pengguna terpadat, RRC masih mampu memberikan kecepatan koneksi rata-rata sebesar 5,71 MBps (tahun 2009).

Bagaimana dengan Asia Tenggara?

Singapura masih menempati posisi puncak kecepatan internet paling tinggi di Asia Tenggara dengan rata-rata 18,28 Mbps (tahun 2009). Sekalipun negara kecil, negara yang pernah dikelola oleh Mr Lee telah memiliki sendiri server mandiri yang mampu mengkoneksikan langsung dengan server utama di dunia. Ada cerita, jika ada kolega yang pernah mencoba mengunduh film berkapasitas 3,25 Gb di bandara cuma menghabiskan waktu kurang dari 1 jam. Streaming video sangat lancar. Padahal layanan tersebut diakses secara gratis. Dengan tingkat kemakmuran tertinggi di Asia Tenggara dan tingkat korupsi paling rendah pula di Asia, tentunya mereka tidak pelit memberikan layanan internet gratis. Pemerintah Singapura ingin rakyatnya cepat beradaptasi dengan peradaban baru yang difasilitasi melalui teknologi informasi. Disamping itu, pemerintah Singapura tentunya pula ingin tetap menjaga negaranya sebagai tujuan kunjungan wisatawan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Faktanya, bahwa di Asia Tenggara saja, rata-rata kecepatan koneksi internet di Indonesia paling rendah, yaitu 1,55 Mbps (peringkat 144, tahun 2009). Kelihatannya memang paling mahal pula.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi rating kecepatan internet oleh NetIndex. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Faktor kepadatan pengguna tidak bisa diabaikan. Namun, bagian yang paling menentukan adalah infrastruktur tekonologi informasi. Teknologi ada bukan untuk menjadi pelengkap seperti aksesoris, melainkan sebagai jawaban atas cara berpikir.

Saya tidak perlu menceritakan betapa buruknya pengalaman pribadi selama berinternet di negeri ini. Cukuplah keluhan yang saya baca lewat microblogging maupun blog yang saya kunjungi.

Kasus Kebijakan TI Paska Reformasi
Setelah reformasi 1998, nampaknya para politisi tidak ada yang sedikit pun berpikir ke depan tentang pembangunan di bidang teknologi informasi (TI). Mereka semua disibukkan dengan merubah tatanan kenegaraan, bahkan sampai dengan meng-amandemen UUD 1945 hingga 4 kali. Mereka lebih suka menyibukkan dirinya dengan mengutak-atik sistem politik, ketimbang menyongsong abad TI. Padahal, menjelang dekade 2000an merupakan masa transisi yang cukup penting untuk mempersiapkan fondasi di bidang IT.

Saya mulai dulu dari kasus penjualan (divestasi) INDOSAT ke SingTel (Singapura). Banyak pihak termasuk kalangan masyarakat yang meributkan penjualan Indosat ke Singapura. Indosat dinilai sebagai aset nasional yang sekaligus sebagai aset teknologi. Apakah masyarakat memahami yang disebut teknologi? TIDAK! Fakta yang terjadi, kasus penjualan Indosat ini malah dijadikan alat politik di 2004 untuk menjatuhkan citra capres Megawati Soekarnoputeri. Dari sini saja, saya sudah melihat ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Apa itu?

INDOSAT adalah perusahaan telekomunikasi yang merupakan patungan antara pemerintah Indonesia dan pihak asing. Bagian yang menarik, bahwa Indosat mengusung fitur untuk pengoperasian satelit komunikasi, yaitu PALAPA. Masalahnya, tekknologi yang diusung satelit tersebut belum 100% kompatibel dengan teknologi TI abad ke-21 yang sudah berbasis digital. Dalam hal ini pula, Indonesia masih memegang kendali pengoperasian Palapa di Cibinong (Jawa Barat). Substansi yang diributkan tidak mengena dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Indonesia ketika itu masih memiliki seperti Telkom, Telkomsel, Excelcom, dan belum dihitung perusahaan yang bergerak di layanan CDMA seperti Bakrie Telecom dan lain-lain. Substansi yang diributkan belum menjawab atau menyentuh pada kebutuhan infrastruktur TI. Sekarang ini SingTel sudah tidak lagi memiliki Indosat yang sekarang dimiliki oleh orang Qatar (QTel). Satu lagi, Excelcom sekarang ini sudah diakuisisi penuh oleh Malaysia. Setidaknya ada 2 perusahaan telekomunikasi berbasis GSM di Indonesia dari Malaysia, yaitu AXIS dan Excelcom.

Pada tahun 2001, tidak lama setelah Gus Dur (Alm.) dilengserkan dari kursi kepresidenan, Presiden Megawati menghidupkan peran Departemen Penerangan diganti dengan Departemen Komunikasi dan Informasi. Hanya satu menterinya yang kebetulan tepat, yaitu Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA yang menjabat antara tahun 2007-2009. Menteri-menteri lainnya tidak ada yang tepat pada posisinya. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antara menteri-menteri tersebut menghasilkan kebijakan bermutu. Sekedar catatan, sejak 31 Januari 2005, departemen tersebut berganti nama menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika RI.

Antara periode 2004-2009 terdapat cukup banyak peristiwa penting di bidang TI. Misal saja seperti Onno W Purbo yang pernah mengusulkan untuk membangun jaringan RT/RW Net atau Kecamatan Net. Usulan tersebut kandas karena adanya restriksi undang-undang informatika. Padahal, Indonesia ketika itu tengah mengalami lonjakan pengguna TI yang cukup tinggi, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Cukup mengherankan apabila politisi hanya meributkan soal divestasi saham Indosat, bukan hendak meributkan paradigma untuk membangun infrastruktur TI. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, ataupun Vietnam, Indonesia termasuk bisa dikatakan tertinggal di bidang TI.

Mari kita simak pertanyaan berikut ini.
1. Apakah ada perangkat modem buatan Indonesia?
2. Apakah ada perangkat mobile internet berkualitas 3G ke atas buatan Indonesia?
3. Adakah industri manufaktur nasional yang bergerak di bidang teknologi informasi?
4. Adakah industri manufaktur yang memproduksi peripheral komputer di negeri ini?
Bicara soal sumberdaya manusia, negeri ini sudah lebih dari cukup. Tetapi tanpa difasilitasi dengan dukungan infrastruktur TI, negeri ini tidak akan pernah bisa menjawab tantangan global, bahkan ancamannya di masa depan.

Tahun 2010, banyak negara di Asia, Afrika, dan Eropa mulai komplain dengan pihak Research in Motion (RIM). Pemerintah di negara mereka mengeluhkan jaminan keamanan data dan privasi pengguna di negaranya, terkait keharusan pengguna BlackBerry untuk menggunakan server milik RIM di Kanada. Pemerintah Singapura meminta agar mereka diberikan otoritas penuh untuk ikut mengamankan data penggunanya di Kanada. Permintaan dan tuntutan yang sama dilakukan oleh banyak negara. Pihak RIM bersikeras tidak memberikan otorisasi tersebut dan tidak pula memenuhi salah satu tuntutan untuk memindahkan basis server RIM atau membaginya. Akibat penolakan tersebut, seperti India, Singapura, China, dan beberapa negara lain melarang pegawai pemerintahan di negaranya untuk menggunakan produk buatan RIM. BlackBerry pun dibatas dan diperketat. Bagaimana dengan Indonesia?

Menkominfo RI Tifatul Sembiring pertama kali melontarkan komplain mengenai keharusan RIM untuk mendirikan kantor perwakilan (agen resmi) di Indonesia. Permintaan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak RIM, karena memang sudah menjadi bagian dari agenda bisnis mereka. Tidak berapa lama berselang, permintaan kedua Menkominfo mengharuskan agar RIM memasang fitur penyaring (filter) pornografi pada produknya. Bandingkan dengan pemerintahan Inggris yang menuntut agar RIM mendirikan divisi riset teknologi di negaranya, jika RIM menghendaki produknya masih eksis di Inggris. Permintaan pemerintah Inggris sebenarnya serupa dengan gagasan Onno W Purbo yang menginginkan agar RIM mendirikan sekolah TI di Indonesia, karena orang Indonesia dikenal paling sering membuat konten untuk RIM.

Berita TI yang cukup menghebohkan adalah rencana Google untuk membangun kantor dan infrastrukturnya di Indonesia pada tahun 2011. Tentu saja tawaran Google ini memberikan harapan besar terhadap perkembangan industri teknologi di negeri ini. Bisa dibayangkan, setelah dilewati oleh Samsung dan Nokia yang membangun pabrik perakitan ponsel di Vietnam, kini Research in Motion (RIM) membangun pabrik perakitan di Malaysia (Penang). Padahal, konsumennya justru paling banyak ada di Indonesia. Masalah pabrik BlackBerry ini pun kemudian menjadi pemicu politik di negeri yang kemudian dihubungkan dengan reshuffle KIB Jilid II.

Bulan November 2011 keluar pernyataan jika Indonesia akan berencana mewujudkan broadband nasional pada tahun 2016. Sesuatu yang sebenarnya tidak berbeda ketika M Nuh masih menjabat Menkominfo, yaitu upaya untuk mewujudkan internet di setiap desa. Ternyata tidak terwujud, karena hanya di desa-desa tertentu di Pulau Jawa. Mengapa begitu sulit terwujud? Sederhana saja, karena kebijakan TI tidak termasuk ke dalam prioritas di dalam road map kebijakan pembangunan nasional saat ini.

(Bersambung ke tulisan kedua)