TRAGEDI DERA, TRAGEDI KEMANUSIAAN YANG BERULANG

Minggu dini hari tadi dikejutkan oleh berita duka dari Jakarta. Bayi malang yang sebelumnya ditolak pengobatannya di 8 rumah sakit tersebut akhirnya menghembuskan nafas terakhir, menutup mata untuk selama-lamanya. Adinda Dera mengidap suatu kelainan medis yang mengharuskannya untuk melakukan tindakan medis berupa operasi. Malang nasib adinda, kartu sehat yang dipegang oleh kakeknya ditolak oleh 8 rumah sakit di ibukota. Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang suatu perulangan tragedi kemanusiaan di negeri kita. Saya di sini akan menyebutkan pula di antara 10 rumah sakit di ibukota yang menolak pasien.

Kronologis Kejadian
Bayi tersebut bernama Dera Nur Anggraini, bayi dari pasangan Eliyas Setia Nugroho (20 tahun) dan Lisa Darawati (20 tahun). Mereka berdua adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan mata pencaharian pedagang kaki lima (DetikNews, Senin, 18 Februari 2013, 15.32). Dera sendiri adalah bayi kembar siam di mana saudarinya bernama Dara masih berada dalam perawatan di RSUD Tarakan. Paska kelahiran cesar, bayi kembar tersebut sama-sama memiliki kelainan. Adinda Dera mengalami kelainan pencernaan yang tak bisa menelan ASI. Kondisi tersebut mengharuskan Dera mendapatkan prioritas penanganan darurat medis berupa operasi. Apalagi kondisinya semakin berkomplikasi hingga menjalar pada gangguan pernafasan. Dera dan Dara dilahirkan pada tanggal 11 Februari 2013.

Karena dilahirkan melalui cesar, beratnya sendiri ketika dilahirkan 1 kg. Dera maupun Dara hanya berada di dalam kandungan selama 7 bulan. Itu sebabnya, selain mengalami gangguan pencernaan, mereka pula mengalami kesulitan pernafasan yang mengharuskan untuk masuk ke dalam inkubator dengan bantuan alat-alat kehidupan.

(Sumber Gambar: Merdeka.Com)

Dua hari sebelumnya, dikabarkan orangtuanya sudah berkeliling hingga 5 rumah sakit, tetapi mereka menolak permohonan perawatan (Merdeka.Com, Sabtu, 16 Februari 2013, 14.45). Ironisnya pula, di hari tersebut adalah batas terakhir di mana adinda Dera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setelah hari itu, inkubator maupun alat bantu lainnya harus dicabut. Dari berita tersebut, rumah sakit yang telah diminta penanganan antara lain:
1. RS Cipto Mangunkusumo (RSCM)
2. RS Harapan Kita
3. RS Pusat Pertamina (RSPP)
4. RS Budi Asih
5. RS Fatmawati
Sebelumnya ini, Dera dirawat di RS Zahira yang kabarnya tidak bisa melakukan penanganan medis. Alasan penolakan di antara lain karena keterbatasan alat, keterbatasan petugas, dan keterbatasan kamar. Disebutkan, bayi Dera yang saat itu dibawa oleh kakeknya Herman telah membawa kartu rujukan berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tetapi tidak ada satu pun di antara rumah sakit yang diminta rujukan mau menerimanya.

Sungguh ironis, di RS Harapan Kita, kakek adinda Dera malah sempat mendapatkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Disebutkan dalam Merdeka.Com (Sabtu, 16 Februari 2013, 14.45), salah satu petugas rumah sakit malah sempat dikatakan, “Kalau kamu cari enggak bakalan dapat. Di rumah sakit swasta dimintakan DP (uang muka) Rp 12 juta sampai Rp 15 juta”. Tetapi perlakuan dari RS Harapan Kita tersebut tidak menyurutkan harapan kedua orangtuanya untuk terus mencari rumah sakit yang mau menerima adinda Dera.

Di antara rumah sakit yang dimintakan rujukan untuk merawat dan menangani medis dari adinda Dera di antaranya (Merdeka.Com, Senin, 18 Februari 2013, 14.40):
1. RS Pasar Rebo
2. RS Harapan Bunda (Pasar Rebo)
3. RS Asri
4. RS Tria Dipa
5. RS Jakarta Medical Center (JMC)
Lagi-lagi 5 rumah sakit tersebut menolak dengan alasan yang lagi-lagi sama. Di RS Harapan Bunda malah sempat disebutkan besarnya DP, minimal harus memiliki deposit Rp 10 juta. Sebelumnya, di RSPP sempat mau diberikan pembayaran tunai, tetapi pihak RSPP mengatakan kamar penuh. Semakin waktu berjalan, semakin kondisi adinda Dera terus menurun.

Tidak pula kunjung mendapatkan kepastian perawatan, akhirnya pada hari Sabtu, 16 Februari 2013, bayi adinda Dera Nur Anggraini meninggal dunia. Seminggu lamanya, kedua orangtua maupun kakek adinda Dera harus berjibaku dengan pelayanan kesehatan. Tetapi Allah Swt berkehendak lain. Adinda Dera dimakamkan disamping musholla Darussalam, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka hanyalah orang kecil yang kebetulan mendapatkan cobaan yang begitu besar. Semoga bayi adinda Dera bisa tersenyum damai di sisi Allah Swt.

Respon Dari Penyelenggara Negara dan Politisi
Berita duka Dera sesungguhnya bersamaan dengan hiruk-pikuk pemberitaan media nasional tentang Partai Demokrat. Tidak mengherankan apabila sorot media atas kasus Dera tidak meluas seperti kasus bayi meninggal akibat keterlambatan perawatan sebelumnya. Saya pribadi mengetahui perihal berita tersebut pada hari Kamis, 14 Februari 2013. Tetapi berita baru terbaca pada keesokan harinya, Jumat, 15 Februari 2013. Sampai pada saat itu, setelah ditelusuri dan dipantai melalui mesin pencari, saya belum pula mendapatkan berita tentang komentar atau reaksi dari sejumlah kalangan aparat publik. Respon dari aparat ataupun pejabat publik barulah mulai terlihat mulai hari Minggu, 17 Februari 2013. Aku sendiri baru mem-postingkan beritanya di Facebook hari Minggu pagi.

Ketika meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sempat memberikan ancaman bagi rumah sakit di Jakarta yang menolak KJS (Merdeka.Com, Rabu, 14 November 2012, 13.38). Tidak disebutkan bentuk ancamannya, tetapi KJS berlaku untuk seluruh pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, bahkan termasuk pula rumah sakit swasta. Namun demikian, paska kasus Dera, Gubernur DKI Jakarta tersebut malah tidak menyinggung perihal buruknya pelayanan kesehatan dan KJS, kecuali hanya menyebutkan kamar rumah sakit memang penuh (DetikNews, Senin, 18 Februari 2013, 14.30).

Di acara Metro Hari Ini (MHI) yang ditayangkan pada tanggal 18 Februari 2013, sekitar pukul 17.55 menayangkan sejumlah alasan dari pihak Dinkes DKI Jakarta dan Dirut RSCM. Disebutkan, bahwa mereka mengaku tidak menolak, tetapi karena memang beralasan keterbatasan alat, yaitu inkubator yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan. Alasan tersebut sekaligus menampik tuduhan apabial sejumlah rumah sakit menolak pasien. Bahkan MetroTv sendiri menyebutkan dengan istilah 'dugaan penolakan pasien'.

Kemudian di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama berujar tentang perlunya dibangun Sistem Online Untuk Cek Data Rumah Sakit (DetikNews, Senin, 18 Februari 2013, 12.17). Disamping itu, Wagub DKI Jakarta mengusulkan pula perlunya dibangun RS Pendidikan. Entah seperti apa yang dimaksudkan dengan RS Pendidikan. Di tempat yang terpisah pula, Menteri Sosial RI, Salim Segaf hanya memberikan sikap yang menyayangkan adanya penolakan dari 10 rumah sakit di Jakarta terhadap pasien adinda Dera. Disebutkan oleh Mensos RI yang berasal dari PKS itu, bahwa tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien (DetikNews, Senin, 18 Februari 2013, 12.57).

Di kalangan politisi, dikabarkan Fraksi PKS di DPRD menyerukan ke Jokowi agar memberikan teguran keras ke rumah sakit yang menolak pasien bernama Dera Nur Anggraini. Kemudian ada pula disebutkan simpati datang dari politisi Fraksi PAN, Wanda Hamidah yang kabarnya akan mengunjungi keluarga adinda Dera.

Saya memperhatikan, kasus adinda Dera tidak begitu banyak mendapatkan perhatian di kalangan media, kalangan birokrat, maupun kalangan politisi. Barulah di level media online yang menyajikan informasi secara aktual. Padahal, nasib yang dialami oleh adinda Dera bukanlah yang pertama kali dan bukanlah satu-satunya, karena bisa jadi ada banyak sekali balita-balita yang senasib dengan adinda Dera, tetapi tidak terkespos oleh media. Di kalangan birokrat, nampaknya Pemprov DKI Jakarta tidak begitu antusias terhadap kasus yang menimpa adinda Dera. Bisa dibayangkan betapa respon Wagub DKI Jakarta tempo hari mendengar ada warga yang enggan dipindahkan ke rusun Marunda, karena alasan cacat. Bahkan respon cepat dan emosional terlihat ketika Gubernur Joko Widodo menertibkan pungli di rumah susun.

Dari lawan politik Jokowi-Ahok nampaknya cukup berhati-hati memberikan kritik ataupun respon balik. Saat ini masyarakat masih 'mendewakan' sosok Jokowi-Ahok yang dianggap sebagai sosok penyelamat. Terlalu keras mengkritik akan berakibat fatal bisa menjatuhkan reputasi mereka, sekalipun esensi kritik tersebut diperlukan. Bahkan MetroTv melalui MHI justru tidak memberitakan dengan sorotan tajam seperti ketika kasus serupa terjadi di era kepemimpinan gubernur sebelumnya.

Mengenai Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan
Kasus rumah sakit yang menolak pasien di negeri ini merupakan cerita lama yang masih saja eksis hingga saat ini. Kasus yang diungkap ke publik melalui media itu pun bukanlah kasus yang pertama kali, melainkan hanya perulangan kasus yang sama dengan obyek yang berbeda. Kebanyakan dari sejumlah kasus balita yang tidak tertangani tersebut merupakan ekspos di ibukota atau di Pulau Jawa. Padahal tidak sedikit kasus-kasus serupa yang menimpa adinda Dera dialami oleh balita-balita lain yang kebetulan pula tidak terekspos di luar ibukota.

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan implementasi dari sebuah pelayanan negara yang menjaminkan berlangsungnya konstitusi untuk melindungi bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Fungsi rumah sakit adalah sebagai bentuk fungsi pelayanan kesehatan. Secara umum, tidak ada istilah diskriminasi di dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan. Katakanlah, calon pasien yang didatangi oleh rumah sakit berasal dari negara lain tetaplah harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi pelayanan yang dimaksudkan adalah kebutuhan pelayanan darurat atau emergency. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun dalam memberikan pelayanan di ruang darurat atau emergency room (ER) ataupun ruang IGD.

Di Indonesia, pengaturan pelayanan kesehatan ditetapkan dalam Pasal 190 dan 191 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ini masih diatur lebih lanjut lagi ke dalam undang-undang tentang rumah sakit dan pelayanan kesehatan mengenai tidak boleh adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan darurat medis. Sanksi hukumnya pun sudah tersedia berupa pasal-pasal pidana maupun perdata.

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sesungguhnya mengadopsi bentuk pelayanan kesehatan seperti di Amerika Serikat. Kartu Jamkesda/Jamkesnas maupun seperti kartu-kartu jaminan sosial di bidang kesehatan adalah sama fungsinya dengan kartu jaminan sosial di Amerika. Kartu pelayanan publik tersebut digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang telah dijaminkan sepenuhnya oleh negara. Sekalipun demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mutlak harus berpedoman atau bergantung pada kartu tersebut.

Sebuah kasus warga negara Amerika yang kebetulan harus mendapatkan pelayanan kesehatan berupa operasi dari sebuah rumah sakit pemerintah di suatu negara bagian. Tetapi karena kondisi darurat, setelah kecelakaan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti kartu jaminan sosial, kecuali hanya kartu identtas. Pihak rumah sakit tetap berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemanusiaan dengan segala konsekuensinya. Karena sesuatu hal, proses pelayanan kesehatan menjadi terlambat. Keesokan harinya, seluruh media di sejumlah negara bagian menyoroti buruknya pelayanan publik di negara bagian tersebut.

Satu masalah pula, orangtua adinda Dera dikabarkan tidak memiliki KJS, karena belum lama tinggal di ibukota. Kedua orangtuanya juga baru saja memperoleh KTP dan belum lama pula mengajukan KJS. Sekalipun demikian, kondisi medis dari adinda Dera sudah berada pada kondisi kritis yang membutuhkan perawatan tingkat 1 atau perawatan darurat medis. Menurut undang-undang, adinda Dera seharusnya tidak boleh ditolak oleh badan pelayanan kesehatan manapun, baik dari lingkungan swasta ataupun pemerintah.

Alasan keterbatasan peralatan seperti inkubator untuk penopang hidup sesungguhnya hanyalah alasan yang dibuat untuk menampik tuduhan menolak pasien. Sangat disayangkan pernyataan tersebut justru terucap dari Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dr. Dien Ermawati, M.Kes. Pertanyaannya, apakah seluruh pelayanan kesehatan di ibukota tidak siap menghadapi kondisi darurat yang tidak terduga? Saya melihat, alasan tersebut dibuat untuk menutupi buruknya pelayanan kesehatan di ibukota. Inkubator ataupun alat penunjang kehidupan untuk pasien bisa dipasok dari agen penyedia peralatan kesehatan dan rumah sakit. Mereka adalah rekanan pemerintah dan rumah sakit, sehingga peralatan yang dibutuhkan bisa didatangkan melalui mekanisme sewa atau pembelian. Apalagi kondisi adinda Dera berada pada kondisi kritis medis, sehingga membutuhkan prioritas dalam penindakan medis. Semisal pun tenaga medis terbatas, mereka masih bisa memasok dari akademi keperawatan, baik dari tenaga instruktur maupun asisten kesehatan.

Kepala Dinkes DKI Jakarta

Sumber Gambar: www.berita8.com

Mengenai sistem online seperti yang dimaksudkan oleh Wagub DKI Jakarta sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Belum lama setelah disahkan undang-undang tentang rumah sakit, pada waktu yang bersamaan pula telah diresmikan sistem informasi rumah sakit. Setiap rumah sakit di masing-masing propinsi saling terhubung, sehingga bisa saling melakukan pengecekan silang mengenai kapasitas kamar, ketersediaan peralatan, hingga sistem informasi pasien. Mengingat sistemnya masih belum lama dijalankan, implementasinya baru terbatas di ibukota dan Propinsi Jawa Barat hanya pada sejumlah RS Umum, RS Umum Daerah, dan RS Swasta tertentu. Orangtua adinda Dera sesungguhnya tidak perlu sampai harus mondar-mandir mencari informasi rumah sakit, tetapi bisa memanfaatkan layanan online tersebut.

Persoalannya kemudian kembali pada mental birokrat di negeri ini. Di masa lalu, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah meresmikan sistem informasi ketenagakerjaan untuk BPN2TKI yang bisa diakses secara online. Agen-agen BPN2TKI bisa dihubungi tanpa harus mendatangi langsung, melainkan bisa dilakukan melalui agen ke agen. Toh, kenyataannya hasil yang diharapkan justru masih jauh dengan yang diekspektasikan oleh para TKI, yaitu belum bisa memberikan pelayanan yang semestinya.

Saya agak sedikit menyayangkan minimnya kepedulian dan perhatian kawan-kawan fesbuker atas kasus yang menimpa adinda Dera. Tidak seperti biasanya, ketika di masa kepemimpinan Fauzi Bowo, mereka menyerang bertubi-tubi atas buruknya pelayanan kesehatan. Tetapi ketika kasus tersebut saya ekspos ke dinding Facebook, tidak ada satupun di antara mereka yang menanggapi. Mereka bahkan sedikitpun tidak menuliskan status kepedulian terhadap nasib yang menimpa adinda Dera. Bicara soal kepedulian, sesungguhnya kita di sini dihadapkan pada sebuah kenyataan, bilamana semisal kasus yang menimpa keluarga Dera Nur Anggraini menimpa diri kita sendiri? Jakarta bukanlah sebuah tempat yang ramah bagi siapapun, terutama bagi keluarga miskin seperti Eliyas. Mereka pasangan keluarga yang masih berusia muda yang hidup dengan bergantung dengan kerasnya ibukota. Sayangnya, hingga malam ini pun belum ada pihak di lingkungan birokrat yang bertanggungjawab.