PARTAI DEMOKRAT JAWAB KAMPANYE ISU SEMBAKO MURAH (PDI-P) SEBAGAI TIPUAN DAN HIBURAN

Menjelang awal tahun 2009, prakondisi kampanye politik sudah memulai memanas. Setelah PDI-P melakukan program jual sembako murah, kini giliran Partai Demokrat (PD) mengambil ancang-ancang untuk kampanyenya. Menurut Wasekjen PD Ahmad Mubarok, isu seperti kampanye PDI-P dianggapnya sebagai tipuan (DetikCom, 20 Desember 2008). PD tidak ingin membohongi rakyat, akan tetapi mengajak masyarakat untuk realistis. Sesungguhnya PD sudah merilis kampanye yang disebut SBY sebagai kampanye tandingan dari PDI-P. Sebut saja kampanye PD adalah iklan aksi seruan untuk menolak korupsi yang dirilis bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Nampaknya, iklan anti korupsi dari PD tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat maupun kalangan lainnya. Sebaliknya, iklan tersebut mendapatkan sorotan negatif sehubungan dengan keberpihakan SBY terhadap Aulia Pohan. Sebelumnya, iklan kampanye dalam rangka HUT PD tanggal 19 Oktober 2008 mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena melebihi durasi yang ditentukan (7 menit 10 detik). Mungkinkah karena terlalu banyak mendapatkan respon negatif, pihak PD membuat strategi dengan menyerang kampanye isu sembako murah dari PDI-P? Apakah PD sudah mulai menyadari jika sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat?

Iklan kampanye dari PDI-P tentang sembako murah sesungguhnya adalah serangan politik terhadap pandangan dan sikap PD sebagai parpol pembela nomor 1 SBY. Suatu bentuk aksi keprihatinan dan upaya untuk menarik simpati dengan memanfaatkan situasi kemiskinan dan kesulitan pangan. Iklan PDI-P bahkan sempat menampilkan angka sebagai fakta yang melandasi dilaksanakannya aksi untuk menarik simpati. Selama ini, PD berpandangan jika keadaan perekonomian setelah masa SBY relatif lebih baik. PD pun menunjukkan angka statistik dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada kenyataannya, iklan PDI-P mendapatkan sambutan/respon yang cukup positif. Itu berarti akan semakin melemahkan pandangan kubu PD yang pada Pemilu 2009 masih mencalonkan SBY sebagai Presiden RI.

Kita tidak bisa menilai jika suatu iklan kampanye yang mendapatkan respon positif berarti diterima oleh masyarakat. Realita yang terjadi sekarang ini adalah menurunnya daya beli dan berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan dirinya. Kekisruhan pada setiap pembagian BLT, kemudian terakhir kali pada pembagian jatah kurban. Jika PDI-P kemudian menyelenggarakan program sembako murah selama 100 hari, tentunya masyarakat akan mengambil kesempatan sebagai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Inilah mengapa iklan kampanye dengan mengusung isu sembako murah dari PDI-P lebih diterima ketimbang iklan kampanye anti korupsi dari PD.

Mengenai iklan anti korupsi dari Partai Demokrat, nampaknya pihak PD kurang berhati-hati menggunakan tema kampanye. Paska pemanggilan Aulia Pohan oleh KPK, posisi SBY lebih banyak disorot oleh kalangan pengamat hukum dan media. Jika diperhatikan, rilis iklan tersebut juga bertepatan setelah Aulia Pohan ditahan oleh KPK di mana ketika itu SBY sempat memberikan suatu pernyataan resmi tentang sikap pribadinya. Mungkin momen ini yang dijadikan sebagai momen untuk mengangkat citra partai politik yang bersih dan sekaligus menghapus sikap sinis masyarakat terhadap kebijakan anti korupsi. Sayangnya PD tidak memperhitungkan dengan baik respon negatif yang sudah lebih dulu tertanam dalam pikiran masyarakat, yaitu ketidakpercayaan politik. Bisa jadi juga seperti kasus iklan kampanye PKS yang kontroversi tersebut, pihak PD mencoba untuk berspekulasi untuk menarik simpati dari calon pendukungnya dengan mencoba memberikan citra baru kepada partai maupun SBY. Sayangnya, spekulasi tersebut meleset dan sebaliknya justru mendapatkan banyak kecaman yang bukan berasal dari lawan politiknya, akan tetapi dari kalangan ICW (OkeZone, 11 Desember 2008).

Penutup
Hingga sejauh ini, semenjak era reformasi tahun 1998 dan semenjak Pemilu 1999, belum satu pun parpol yang mengusahakan untuk melakukan kampanye yang cerdas. Isu-isu kampanye yang diangkat masih baru taraf menyentuh bagian permukaan dari keseluruhan permasalahan nasional. Banyak diantaranya bahkan lebih sering melakukan pembodohan tanpa lebih peduli untuk memberikan kesadaran berpolitik kepada masyarakat. Tidak satupun hingga saat ini parpol yang mengangkat persoalan nasional yang sesungguhnya ditenggelamkan semenjak berkuasanya rejim orde baru. Parpol juga kurang merespon reaksi masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan pesan-pesan kampanye yang dianggap masih jauh dari realisasi. Artinya, parpol kurang merespon harapan masyarakat (calon pemilih) yang sesungguhnya.