MALAYSIA MEMIMPIN TEKNOLOGI OPEN SOURCE DI ASIA TENGGARA

Setelah lebih dari 5 tahun digagasnya kebijakan Go Open Source di Asia Tenggara, nampaknya Malaysia menempatkan dirinya sebagai pemimpin tunggal adopsi teknologi sumber terbuka (open source). Di negeri Jiran tersebut kini sudah memiliki lebih dari 10 pengembang yang masuk ke jajaran distributor GNU/Linux. Malaysia bahkan telah keluar dari daftar pengawasan (watch list) negara-negara pemakai software ilegal di Asia. Melalui posting di sini, saya ingin mengajak pembaca untuk mengetahui implementasi software berbasis sumber terbuka di Malaysia. Bagaimana upaya Malaysia, serta strategi adopsi teknologi yang mereka terapkan.

Implementasi Deklarasi FOSS
“Go Open Source” atau disingkat GOS merupakan bentuk kampanye untuk mengarungi pemakaian software-software ilegal dengan memanfaatkan komunitas atau software berbasis sumber terbuka. Gagasan terbentuknya GOS berawal setelah tahun 2004 muncul sejumlah distributor GNU/Linux yang dianggap cukup menjanjikan mampu memenuhi kebutuhan software maupun sistem operasi. Sebut saja di antaranya seperti Ubuntu, Linux Mint, Mandriva, Red Hat, OpenSuse, dan lain-lain, termasuk distributor turunannya. Mereka para distributor telah menyediakan opsi dan fitur yang bisa dimanfaatkan secara luas, bukan hanya di lingkungan home user, melainkan telah mampu mencakup penggunaan pada perkantoran. Hal ini didukung pula melalui standarisasi format dokumen terbuka (ODF) yang mulai meluas penggunaannya di sejumlah negara.

Gagasan GOS itu sendiri muncul dan disinggung dalam pembicaraan di lingkungan ASEAN di tahun 2004. Dibandingkan dengan Indonesia, pemerintah Malaysia baru mulai mengkampanyekan “Go Open Source” di tahun 2008. Pemerintah Malaysia mencanangkan untuk mengadopsi Free Open Source Software (FOSS) di sektor publik (kantor pemerintahan) melalui kampanye “Malaysian Public Sector Open Source Software Program”. Langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia bertujuan untuk mengejar ketertinggalan implementasi dan adopsi teknologi sumber terbuka di Asia Tenggara. Di masa itu, Malaysia masih masuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi dari pemakaian software ilegal.

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dari program FOSS di Malaysia, yaitu pengurangan anggaran untuk software ilegal dan mendorong pengembangan industri piranti lunak di negeri tersebut (Colin Charles, Red Hat Magazine, Issue 15 January 2006). Meluasnya pemakaian piranti lunak di seluruh aspek penyelenggaraan negara, bahkan di lingkungan swasta menyebabkan semakin tingginya nilai ringgit yang harus mereka bayarkan. Ongkos yang harus dikeluarkan untuk pemakaian di lingkungan pemerintah menjadi semakin membengkak. Ketergantungan atas software berbayar membuat mereka menjadi semakin sulit untuk berkembang. Faktor keamanan pula yang turut mendorong ongkos yang dibayarkan menjadi semakin tinggi.

Hanya Butuh Waktu Kurang Dari 2 Tahun
Singkat kata, Pemerintah Malaysia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun sampai akhirnya mencapai tingkat adopsi OSS (Open Source Software) sebesar 97% (Opensource.Org, Michael Tieman, Friday, 9 September 2010). Angka 97% merupakan persentase adopsi dari keseluruhan departemen dan keagenan pemerintah yang telah mengadopsi OSS. Cukup fantastis, mengingat waktu pencapaiannya yang relatif pendek. Target angka yang dikehendaki sebesar 100% untuk adopsi OSS memang belum tercapai, tetapi Malaysia barulah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mencapai adopsi OSS paling tinggi dan paling cepat.

Sumber: Opensource.Org

Dari tiga implementasi adopsi teknologi open source, dua di antaranya telah melampaui ekspektasi yang ditargetkan. Sungguh mencengangkan, karena untuk kategori OSS Desktop Solution telah mampu mencapai angka adopsi sebesar 67,68% atau melampaui angka 30% dari yang ditargetkan. Angka adopsi OSS untuk kategori infrastruktur back-end terlihat cukup menjanjikan dengan capaian sebesar 87,29%. Progres dari tiga kategori di atas tergolong paling cepat untuk kawasan regional, bahkan mampu melampaui Singapura yang kebetulan bukan termasuk watch list di Asia Tenggara.

Bagaimana dampaknya di sektor swasta?

Dengan melihat capaian progres adopsi OSS di sektor pemerintahan secara otomatis akan diikuti di sektor swasta. Faktor inkompatibilitas akan memaksa sektor swasta untuk menyesuaikan dengan iklim OSS yang digunakan oleh pihak pemerintah. Sekalipun tetap bertahan dengan non open source software, pihak swasta tidak akan mengalami banyak kesulitan, termasuk mengeluarkan ongkos lebih besar untuk melakukan penyesuaian dengan pemerintah. Di lain pihak, kepeloporan pemerintah Malaysia di berbagai kantor pelayanan publik ataupun kantor pemerintah akan mempercepat proses adopsi OSS nasional di negeri Jiran.

Saat ini saja, Malaysia telah memiliki lebih dari 5 distro GNU/Linux. Pemerintah Malaysia sendiri bahkan memiliki distro yang mereka kelola sendiri. Berikut ini adalah nama-nama distro GNU/Linux buatan Malaysia dan telah disertifikasi oleh pemerintah Malaysia.
1. Myrinix (Government Official Linux Distributor)
2. Revamplinux
3. Otakux (Ubuntu base + KDE Desktop Environment)
4. IllumeOS (Illume)
5. Oshirix (Debian base)
6. My1OS (FIMOS)
7. Yuze (OpenSUSE base)
Nama-nama distro GNU/Linux di atas merupakan nama-nama distro yang masih aktif melakukan pengembangan (update) hingga akhir tahun 2012. Mereka semua termasuk nama-nama distro GNU/Linux yang relatif baru, sehingga belum banyak dikenal di level pengguna internasional. Jumlah distro tersebut masih akan terus berkembang dengan semakin berkembangnya jumlah komunitas di dalam negeri.

Bagaimana dengan distro GNU/Linux lainnya (common distributor)?

Malaysia memiliki komunitas distributor GNU/Linux (common) terbesar di Asia Tenggara. Beberapa nama di antaranya seperti Ubuntu, Linux Mint, Fedora, OpenSUSE, Debian, Mandriva, Red Hat, dan lain-lain. Komunitas Red Hat di Malaysia yang belum lama hadir mampu lebih cepat berkembang (Red Hat Magazine, Colin Charles, 15 January 2006). Kehadiran distributor utama GNU/Linux di Malaysia saat ini masih mendominasi pangsa pengguna GNU/Linux. Cukup wajar, karena mereka para distributor sudah menancapkan bendera komunitas lebih lama, ketimbang distributor lokal.

Apa dan Bagaimana Strategi Kebijakan di Malaysia?
Faktor pemerintah merupakan faktor kunci yang menentukan perkembangan adopsi OSS di Malaysia. Sejak hadirnya distributor utama, pemerintah Malaysia sesungguhnya telah membuka pintu (dukungan) bagi terbentuknya lebih banyak komunitas. Pemerintah memberikan begitu banyak kemudahan dan insentif bagi distributor utama GNU/Linux untuk mempercepat proses transfer teknologi. Pihak perguruan tinggi lokal dilibatkan secara total untuk ke dalam proses transfer dan adopsi teknologi, sekaligus menjadi basis utama pengembangan dan penyebaran paket distributor GNU/Linux. Upaya semacam ini sudah dilakukan jauh sebelum dicanangkan kampanye OSS.

Deklarasi OSS baru dicanangkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2008 dengan tema “Malaysian Public Sector Open Source Software Program”. Sektor publik yang dimaksudkan dalam tema tersebut adalah keseluruhan kantor pemerintahan yang meliputi kantor kementrian dan instansi di bawahnya, serta lingkup pusat sampai dengan daerah. Dalam hal ini, pihak pemerintah merupakan sponsor dan sekaligus pelopor gerakan OSS yang nantinya akan melibatkan peran sekolah dan perguruan tinggi. Pemerintah Malaysia disebutkan banyak pihak memiliki ambisi yang cukup besar untuk memimpin OSS di Asia Tenggara. Dalam hal ini pula, Malaysia agak terlambat, karena negara seperti Singapura, Indonesia, dan Filipina terlebih dulu mencanangkan gerakan OSS.

Alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi dicanangkannya gerakan OSS berawal dari masalah efisiensi anggaran. Pemerintah Malaysia dikabarkan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk tetap dapat menggunakan piranti lunak berbayar. Dengan masuknya Malaysia ke dalam daftar negara-negara yang diawasi (Watch List), maka akan sulit bagi sektor pemerintah maupun swasta mendapatkan kepercayaan dengan pihak internasional. Piranti lunak berbayar relatif dianggap membatasi ruang gerak di sektor publik. Sebagai contoh, tentu akan tidak relevan bagi kantor seperti tingkat kelurahan untuk membayar mahal paket Microsoft Windows dan Microsoft Office. Gerakan OSS ketika itu difokuskan pada aplikasi perkantoran yang mengimplementasikan secara luas format dokumen terbuka (open document format) di seluruh instansi pemerintahan dan pelayanan publik. Alhasil, belum sampai setahun, tepatnya pada tahun 2011, Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara, bahkan di level Asia yang memiliki tingkat adopsi format dokumen terbuka paling luas.

Agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, pemerintah Malaysia mendorong kalangan masyarakat untuk turut berpartisipasi menjadi pengembang FOSS (free open source software). Lagi-lagi pemerintah Malaysia mempelopori dengan mengeluarkan distributor GNU/Linux (Government Official Edition) yang bernama Myrinix. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Malaysia bahkan turut mendanai ataupun memberikan insentif bagi para pengembang distro Linux di dalam negerinya. Sebut saja nama seperti Otakux yang mendapatkan insentif tidak sedikit dari pemerintah Malaysia untuk mengembangkan distro berbasis Ubuntu. Komunitas-komunitasnya itu pun mendapatkan sponsor dari pemerintah Malaysia. Dukungan pemerintah tersebut diberikan untuk terus menggairahkan pengembangan OSS di negeri mereka.

Apakah dengan kampanye FOSS akan membutuhkan dana yang lebih besar?

Faktanya memang demikian, tetapi pada kenyataannya mereka justru memperoleh penghematan yang jauh lebih besar. Sekalipun pemerintah Malaysia mesti merogoh ringgit untuk mendanai kampanye FOSS, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan angka penghemat ringgit yang mereka terima. Tidak hanya itu, dampak dari kampanye FOSS pun cukup nyata menekan pengeluaran devisa. Sebaliknya pula, melalui insentif yang beredar di dalam negeri justru semakin memperbanyak menumbuhkan komunitas-komunitas yang berarti pula menumbuhkan lebih banyak peluang untuk mengakses kesejahteraan di bidang teknologi informasi.

Bagaimana Dengan Indonesia
Terlebih dulu saya akan ulas mulai dari Filipina dan Singapura yang terlebih dulu mempelopori pengembangan OSS di negaranya masing-masing. Filipina memiliki satu kota besar yang menjadi basis pengembangan teknologi atau dijuluki Silicon Valley yang terletak di Davao City. Di sinilah kota tempat tumbuh dan berkembang industri berbasis teknologi informasi. Di Davao City ini pula dulunya sempat menjadi kantor pusat regional dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Oracle, Unix, IBM, dan lain sebagainya. Di Filipina sendiri sudah terdapat sejumlah nama-nama distributor GNU/Linux lokal di mana salah satu di antaranya telah resmi menjadi sistem operasi untuk lingkungan pemerintahan. Sayangnya, tingkat adopsi OSS di lingkungan pemerintahan mereka sendiri terbilang lambat, sehingga Filipina masih termasuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi karena kasus penggunaan software ilegal.

Singapura nampaknya bukan merupakan surga bagi para pengembang OSS. Dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kasus penggunaan software ilegal relatif minim. Singapura tidak masuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi. Tingkat adopsi OSS di lingkungan pemerintahan terbilang rendah, karena pemerintah Singapura tidak bermasalah dengan penggunaan software legal. Sekalipun demikian, pemerintah Singapura masih memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan OSS. Seperti halnya dengan Filipina, di Singapura telah terdapat sejumlah distributor lokal GNU/Linux, termasuk yang telah menjadi software resmi pemerintahan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar di Asia Tenggara. Terdapat sekitar lebih dari 25 juta jumlah pengguna komputer yang telah tersambung dengan koneksi internet. Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi masuknya piranti-piranti lunak di dunia. Sayangnya, Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara-negara di Asia yang paling banyak menggunakan software ilegal (ZDNet, Liau Yun Qing, May 3rd, 2012).

Gerakan dan kampanye Open Source Software (OSS) di Indonesia pun dideklarasikan oleh pemerintah pada tanggal 30 Juni 2004. Ketika itu, melalui lima kementrian menandatangani “Deklarasi Bersama Gerakan Indonesia Go Open Source! (IGOS)” (Wikipedia). Ada lima butir langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:
1. Menggunakan perangkat lunak legal di setiap instansi pemerintah
2. Menyebarluaskan pemanfaatan OSS di Indonesia
3. Menyiapkan panduan dalam pengembangan dan pemanfaatan OSS di Indonesia
4. Mendorong terbentuknya pusat-pusat pelatihan, competency center, dan pusat-pusat inkubator bisnis berbasis open source di Indonesia
5. Mendorong dan meningkatkan koordinasi, kemampuan, kreativitas, dan kemauan, dan partisipasi di kalangan masyarakat dalam pemanfaatan OSS secara maksimal.
Lima butir kampanye IGOS! tersebut ditandatangi oleh 5 menteri yang terdiri atas:
1. Menteri Riset dan Teknologi (Hatta Rajasa)
2. Menteri Komunikasi dan Informasi (H. Syamsul Mu'arif)
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (H.M. Feisal Tamin)
4. Menteri Kehakiman dan HAM (Yusril Ihza Mahendra)
5. Menteri Pendidikan Nasional (Abdul Malik Fadjar)

Penandatanganan deklarasi bersama tersebut sekaligus meresmikan distro GNU/Linux buatan Indonesia yang diberi nama iGOS Nusantara. Rencananya, iGOS Nusantara akan digunakan sebagai sistem operasi resmi di kantor-kantor pemerintahan. Disamping itu, telah diperkenalkan pula format dokumen terbuka yang nantinya pula akan menjadi standar format dokumen di lingkungan pemerintahan dan instansi-instansi di bawahnya. Selain iGOS Nusantara, diperkenalkan pula distro berbasis GNU/Linus seperti Garuda OS dan DwiWarna OS.

Tidak berhenti sampai pada penandatanganan deklarasi bersama, kemudian pada tanggal 30 Maret 2009 dikeluarkanlah surat edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi dengan nomor SE/01 /MPAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS). Dikeluarkannya surat edaran tersebut tidak lain untuk menindaklanjuti hasil deklarasi bersama yang sudah ditandatangi pada tanggal 30 Juni 2004 dan deklarasi bersama kedua yang disebut IGOS-II yang ditandatangi pada tanggal 27 Mei 2008. Pada deklarasi kedua tersebut, penggunaan OSS diperluas meliputi 18 kementrian dan lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada prinsipanya, seluruh kantor pemerintah, termasuk kepolisian RI dan pemerintahan daerah hingga ke tingkat kecamatan telah seluruhnya menggunakan OSS dengan target paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Adapun berkas surat edaran bisa dilihat di sini.

Pada akhir Mei 2005, atau tepatnya kurang dari setahun sejak ditandatangi deklarasi bersama IGOS, Presiden Yudhoyono melakukan pertemuan perdana dengan pimpinan (CEO) Microsoft, Bill Gates di kantor pusatnya, Seattle, Amerika Serikat. Paska pertemuan, Menristek Kusmayanto Kardiman menjelaskan tentang rencana Presiden Yudhoyono untuk secara khusus mengundang pimpinan Microsoft tersebut untuk datang ke Indonesia (Merdeka.Com, Jumat, 1 Juli 2005, 21.05). Ditunjuklah kemudian dua perguruan tinggi, yaitu ITB dan ITS untuk melakukan mempelajari perencanaan kerjasama dengan pihak Microsoft yang sedianya akan diimplementasikan ke sektor pendidikan dan UKM.

Sumber: DetikNet.

Tentu saja kabar yang dibawah oleh Presiden Yudhoyono tersebut dianggap sebagai kabar gembira oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Bill Gates termasuk satu dari sekian tokoh yang diidolakan oleh masyarakat di Indonesia. Tidak mengherankan, karena mayoritas pengguna piranti lunak (ilegal) di Indonesia didominasi oleh branding Microsoft. Bill Gates sendiri baru memenuhi undangan resmi Presiden Yudhoyono pada bulan Mei 2008. Kedatangannya ke Indonesia tidak lain untuk merealisasikan hasil pembicaraan di Seattle dengan Presiden Yuhoyono tentang pemanfaatan software legal dari Microsoft di akhir Mei 2005 lalu. Bill Gates pun secara resmi diundang ke Istana Negara dengan mengenakan baju khas Indonesia (batik).

Sebenarnya ada sedikit angin segar dari kedatangan Bill Gates yang hendak menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang penggunaan software ilegal. Sayangnya, pemerintah Indonesia justru lebih memilih untuk memperluas penggunaan software legal yang berbayar. Pemerintah malah bekerjasama dengan pihak Microsoft untuk mengimplentasikan pemanfaatan software murah di lingkungan UKM. Sekalipun telah dikeluarkan surat edaran MenPAN RI di tahun 2009, tetapi implementasinya sangat jauh dari yang diharapkan. Kekuatan hukumnya dirasakan masih terlalu lemah, karena tidak ada payung hukum yang memadai untuk menggerakkan kampanye IGOS di seluruh jajaran kantor pemerintahan di Indonesia.

Akhir bulan Januari 2013 lalu, saya masih mendapati 5 kecamatan di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang masih menggunakan software Microsoft Windows dan Microsoft Office. Beberapa hari yang lalu, saya melihat tayangan di televisi, Kantor KPUD Jawa Barat begitu jelas diperlihatkan masih menggunakan OS Windows 7 dan Microsoft Office 2010. Ironisnya, ketika beberapa bulan lalu Kementrian Keuangan RI Menyampaikan presentasi dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI justru begitu jelas memperlihatkan tampilan dengan latar belakang aplikasi Microsoft Office 2010. Ini tentu saja merupakan sebuah pemborosan biaya. Ironisnya pula, sejumlah besar perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia masih belum memperlihatkan ketergantungannya dengan software ilegal. Tidak mengherankan apabila Indonesia masih masuk ke dalam daftar 5 negara besar yang dalam pengawasan penggunaan software ilegal.

Berbicara tentang banyaknya distro GNU/Linux di Indonesia sebenarnya telah memperlihatkan fakta-fakta yang menjanjikan. Belum lama setelah dirilisnya iGOS pada tahun 2004 lalu telah muncul pula sejumlah nama-nama pengembang distributor berbasis GNU/Linux. Tetapi dalam perkembangannya, komunitas maupun pengembang distro cenderung mengalami pasang dan surut. Beberapa di antaranya sudah tidak lagi memperlihatkan aktivitas pembaharuan atau telah tamat riwatnya. Jumlah pengembangnya dari pihak ketiga pun terbilang masih sangat minim. Ini tentu saja akan semakin menyulitkan distro GNU/Linux meraih popularitas dan dipercaya oleh kalangan pengguna OSS berbasis GNU/Linux. Minimnya dukungan nyata dari pemerintah pula menyebabkan sejumlah distro utama enggan melebarkan sayapnya di Indonesia.

Peran pemerintah dalam pengembangan OSS masih mutlak menjadi peran kunci. Pemerintah Indonesia semestinya bisa belajar dari pengalaman Malaysia yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan OSS dan menjadi tuan rumah OSS di negeri mereka sendiri. Pemerintah Malaysia bahkan dikabarkan mendanai riset dan pengembangan, termasuk jasa konsultasi publik yang berkaitan dengan adopsi OSS di masyarakat. Sebagai catatan, pemerintah Indonesia mesti mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar lebih hanya untuk membiayai ongkos penggunaan software-software legal. Ongkos yang sesungguhnya dibayarkan justru semakin besar, karena selain membayarkan devisa, pemerintah Indonesia pula mesti kehilangan kesempatan untuk mengefisienkan sumber daya dan sekaligus mengoptimalkan sumber daya di dalam negeri.