BURUKNYA KONEKSI INTERNET DI INDONESIA (BAGIAN 3 - HABIS)

Ini adalah tulisan terakhir dari dua tulisan sebelumnya. Di sini akan dicoba untuk menguraikan benang kusut untuk melihat persoalan yang sesungguhnya dalam tulisan ini, “Buruknya Koneksi Internet di Indonesia”. Penyebab teknisnya sudah diketahui pada tulisan kedua, sekarang ini akan dibuka penyebab yang berasal dari cara berpikir dan kemungkinan pengaruh dari faktor eksternal.

Berikut ini saya hendak tuliskan cara berpikir pelaksana birokrasi dan korporasi di negeri ini.
“Jika bisa dibuat sulit, mengapa harus dibuat mudah”
“Jika bisa dibuat mahal, mengapa harus dibuat murah”
“Jika bisa dibuat lebih lambat, mengapa harus dibuat lebih cepat”
Mindset semacam ini sudah saya dengar sejak lama, yaitu sejak masa rezim orde baru. Mindset yang bermula dari cara berpikir pembuat dan pelaksana kebijakan, kemudian diikuti pula oleh kelompok korporasi. Jadilah Indonesia memiliki biaya produksi yang paling tinggi (tidak efisien) dengan tingkat produktivitas paling rendah. Implikasinya cukup luas, termasuk pula di antaranya berupa rendahnya perlindungan kepada konsumen.

Kepedulian politik dari para penyelenggara negara maupun legislatif terhadap masalah teknologi informasi teramat rendah. Sejak reformasi misalnya, nyaris tidak ada topik yang dibahas untuk memberikan fondasi dan infrastruktur teknologi informasi. Pembahasan yang terkahir kemudian menjadi undang-undang pun sama sekali tidak menyinggung aspek lemahnya infrastruktur teknologinya. Pernah satu kali seorang anggota dewan sempat menyinggung masalah sambungan route ke Singapura yang dianggap akan mengganggu keamanan informasi negara. Namun, pembahasan yang hanya sekali disinggung tersebut cuma jadi obrolan di kantin dan warung kopi.

Kebijakan yang dituliskan sendiri bahkan tidak pernah dilaksanakan dengan secara konsisten. Negara agraris, tetapi petaninya justru miskin dan rendah posisi tawarnya. Kita memiliki IPB (Institut Pertanian Bogor) dan hampir PTN memiliki fakultas pertanian. Namun, tidak ada satu pun kebijakan di sektor pertanian yang mencoba untuk mengangkat derajat pertanian. Lihatlah hasilnya, desa semakin tertinggal dan ditinggalkan oleh generasi penerusnya.

PT Telkom, Tbk. yang dulunya berstatus BUMN milik pemerintah, kini telah menjadi BUMN yang berorientasi pada profit (keuntungan). Di sinilah kemudian dimulainya biaya-biaya tinggi di bidang telekomunikasi. Usulan VoiP (Voice over internet Protocol), yaitu teknologi telepon murah dengan memanfaatkan internet akhirnya dibatasi oleh pemerintah. Telkom adalah pihak yang paling menentang penerapan luas VoiP. Padahal, melalui VoiP untuk rakyat inilah yang nantinya akan menjadi basis pengembangan teknologi informasi.

Sekitar tahun 1999 pernah dilakukan uji coba sambungan internet dengan memanfaatkan jaringan listrik milik PLN. Teknologi ini diklaim mampu menjawab rendahnya efisiensi koneksi internet melalui sambungan telpon. Uji coba dilakukan di Bandung dan Yogyakarta untuk kalangan terbatas. Teknik semacam ini sebenarnya sudah banyak dicoba di negara lain, seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, dan lain sebagainya. Alternatif teknologi ditujukan untuk keperluan penyediaan internet murah. Sekali lagi, terobosan teknologi tersebut akhirnya kandas hanya menjadi kenangan cetak biru abadi.

Sumber Kekusutan Masalah
Ada dua elemen penting yang menentukan pengelolaan negara, yaitu kekuasaan dan politik. Kebijakan pembangunan tercipta melalui suatu proses demokrasi yang berarti pula merupakan produk politik. Politik dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan akan merujuk pada kepemimpinan, yaitu individu yang memiliki cara berpikir, termasuk cara pandang yang selanjutnya akan menentukan bentuk kebijakan pembangunan. Perilaku korup, mafia hukum, dan inefisiensi birokrasi menjadi titik pangkal terjadinya kekusutan masalah.

Dibandingkan Thailand, Malaysia, ataupun Singapura, Indonesia jauh lebih dulu mempelopori basis pembangunan industri. Ketersediaan bahan baku dan sumberdaya manusia memungkinkan Indonesia membangun fondasi pembangunan yang nantinya menjadi bekal untuk mencapai tahapan akhir negara industri maju. Namun, pada kenyataannya justru Indonesia lebih dikenal sebagai negara konsumen bagi negara-negara industri maju hingga saat ini.

Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki industri dirgantara, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang semula bernama IPTN. Hanya sedikit negara di Asia yang hanya memiliki industri dirgantara. Apa yang terjadi? PT DI malah nyaris dipailitkan setelah reformasi. Produk N-250 malah kalah bersaing dengan MA-60 buatan RRC di negeri sendiri. Tahun depan, N-250 malah terancam akan dimuseumkan untuk selamanya.

Sekitar awal dekade 1990an, produsen INTEL pernah berniat hendak membangun pabrik di Indonesia. Dengan alasan prosedur yang tidak jelas, pihak INTEL mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. Pihak INTEL malah membangun pabrik perakitan motherboard di Malaysia. Menurut pihak pemerintah, investor asing harus berkongksi dengan pengusaha lokal jika memang berminat berinvestasi di Indonesia.

Di negeri ini memang punya nama-nama besar industri otomotif seperti Toyota, Honda, dan Suzuki. Sekalipun demikian, nama-nama besar tersebut justru yang lebih banyak mengatur dan memonopoli kebijakan industri di dalam negeri. Tidak mengherankan apabila kesempatan untuk mandiri di bidang otomotif akan selalu kandas. Ini terjadi pula pada kebangkitan otomotif nasional di bawah naungan AsiaNusa.

Melihat beberapa rangkaian peristiwa di atas, nampaknya ada semacam upaya untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggal. Kita mengetahui apabila selama ini selalu bermitra dengan IMF, World Bank, maupun Asian Development Bank (ADB). Ketiganya tidak memberikan rekomendasi apapun yang mampu mengangkat derajat pembangunan nasional. Seperti yang pernah disindir oleh John Pilgers yang mengkritik road map yang direkomendasikan ke Indonesia yang justru menjadikan Indonesia negara yang paling lama pulih dari krisis 1998.

Dari rangkaian peristiwa dan kebijakan, termasuk sikap dan cara pandang, sumber kekusutan yang sesungguhnya berasal dari para penyelenggara negara, termasuk pula unsur legislatifnya. Sejak pertama kali diperkenalkannya istilah ‘globalisasi’ pada awal dekade 1990an, maka sudah seharusnya perencanaan pembangunan pun perlu dimodifikasi dengan perencanaan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Menghadapi globalisasi tanpa dukungan teknologi informasi sama halnya memiliki mobil super seperti Ferrari, tetapi tidak didukung dengan pembangunan jalan raya yang berkualitas. Indonesia seringkali dipuji oleh IMF, World Bank, maupun ADB di masa lalu, akan tetapi mereka justru membiarkan ketika mengetahui terdapat platform pembangunan jangka panjang yang keliru.

Kekuasaan yang korup bisa menjadi penyebab utama kekeliruan dalam implementasi kebijakan pembangunan jangka panjang. Banyaknya pungli, korupsi anggaran, hingga korupsi proyek menyebabkan keengganan masuknya investasi teknologi tinggi di negeri ini. Komitmen untuk membangun kekuatan di era globalisasi sangat rendah, sehingga hanya memikirkan aspek pencitraan yang akhirnya tidak banyak bermanfaat.

Masalah lain yang menjadi penghambat kemajuan teknologi dan implementasinya di negeri ini berasal dari perilaku monopoli. Jika diperhatikan, terlihat industri bersaing ketat, akan tetapi yang sesungguhnya mereka ini berkoalisi. Hanya beberapa industri tertentu yang dianggap bersaing secara sehat. Praktik kartel misalnya banyak ditemukan dalam industri telekomunikasi. Kasus ditolaknya teknologi WiMAX merupakan imbas dari perilaku kartel dalam industri layanan internet. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibuat tidak berdaya, karena minimnya dukungan politik.

Paska reformasi bukannya menjadi lebih baik, akan tetapi tidak berbeda dengan sebelumnya. Sistem politik multi partai menyebabkan lebih banyak kegaduhan politik, ketimbang banyak berpikir untuk mengejar ketertinggalan. Selalu saja ada alasan untuk menjegal upaya untuk memajukan negara ini. Dengan menggunakan server Singapura sebagai route, tentunya akses informasi akan dengan mudah dikendalikan oleh negara lain, termasuk pula aspek keamanan (privasi) negara.

Internet backbone memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tetapi kita lebih memilih untuk meributkan membangun jembatan Selat Sunda. Biaya besar, tetapi mungkin masih lebih besar ketimbang anggaran negara yang dikorupsi. Proyek fisik seperti jembatan bisa menjadi proyek pencitraan dan merku suar, ketimbang proyek internet backbone yang tertanam di dasar laut. Kekusutan tadi membuat bangsa ini tidak menyadari jika dirinya telah memasuki era baru, abad baru informasi. Penguasaan atas informasi merupakan modal penting untuk penguasaan dunia.

Penutup
Internet harus dipandang sebagai teknologi, bukan suatu produk jasa. Teknologi akan senantiasa berkaitan dengan cara berpikir. Ketika telpon pertama diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, ketika itulah merubah cara berpikir seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Peradaban pun berubah dengan diperkenalkannya teknologi telekomunikasi hingga terciptanya teknologi informasi. Teknologi adalah tentang merubah cara berpikir seseorang untuk menghadapi masalah dan menciptakan solusinya.

Setelah melewati dekade pertama di abad ke-21, teknologi semakin pesat berkembang hingga ke taraf 4G. Mayoritas konsumen pengguna jasa internet masih menikmati layanan di bawah 50 Kbps (kecepatan riil). Seringkali malah di bawah 30 Kbps. Padahal seluruh operator telah menerapkan teknologi pita lebar (broadband). Teknologinya sendiri tidak dimanfaatkan, kecuali hanya fungsi sambungan internetnya. Sulit rasanya daerah tertinggal bisa mensejajarkan diri dengan daerah maju lainnya, apabila hanya menikmati sambungan koneksi di bawah 20 Kbps. Itu pun jika misal terdapat sambungan internet. Penulis sengaja membuat uraian hingga 3 posting untuk topik dan judul yang sama, karena begitu pentingnya peran teknologi informasi sebagai salah satu syarat penopang kesinambungan pembangunan nasional.

Tulisan bagian kedua bisa dibaca di sini
di sini.
Tulisan bagian pertama bisa dibaca di sini
di sini.